Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Rusia menegaskan bahwa operasi penegakan perdamaian di wilayah Ossetia Selatan akan terus berlanjut jika pemerintah Georgia tidak menarik seluruh pasukannya dari wilayah itu dan menandatangani kesepakatan untuk tidak menggunakan kekerasan."Kami tidak melihat cara lain, ...kami harap pemerintah Georgia memahami hal itu, sekarang sangat sulit mempercayai pernyataan lisan," kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia Alexander Ivanov di kediamannya di Jakarta, Selasa, ketika menjelaskan mengenai situasi terakhir di Ossetia Selatan.Ivanov mengatakan bahwa pemerintah Rusia menilai prasyarat itu adalah hal paling masuk akal yang harus dilakukan oleh pemerintah Georgia untuk menghentikan konflik bersenjata yang telah menelan korban ratusan jiwa itu."Sebelumnya presiden Georgia pernah berjanji akan menandatangani kesepakatan untuk tidak menggunakan kekerasan (senjata) namun hanya tiga jam setelah setelah itu pasukan Georgia menggempur wilayah Ossetia Selatan," katanya seraya merujuk serangan berdarah pada 7 Agustus. Ia juga menambahkan bahwa pasca kejadian itu pemerintah Rusia tidak dapat lagi mempercayai pernyataan lisan pemerintah Georgia. Menurut Ivanov, jika pemerintah Georgia bersikeras tidak mengindahkan permintaan itu maka pemerintah Rusia tetap akan melanjutkan apa yang mereka sebut sebagai operasi penegakan perdamaian (peace enforcement operation). Ia mengatakan bahwa penempatan pasukan Rusia di wilayah Ossetia Selatan adalah satu-satunya cara yang dapat digunakan oleh pemerintah Rusia untuk melindungi warga negaranya karena pemerintah Georgia menyerang warga sipil. Sebagaimana diketahui, berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Rusia pada era 90an maka bekas warga negara Uni Soviet di manapun berada dapat mengajukan diri sebagai warga negara Rusia dan memiliki paspor Rusia. Saat ini sekitar 80 persen penduduk Ossetia Selatan memegang paspor Rusia. Jumlah total penduduk Ossetia selatan sekitar 120 ribu jiwa. "Sebetulnya (dua prasyarat Rusia) itu adalah kesepakatan yang sederhana, yang dapat diselesaikan (ditandatangani) kurang dari dua jam," ujarnya. Lebih lanjut Dubes Rusia mengatakan bahwa pemerintah Rusia berharap status Ossetia Selatan dapat kembali ke status quo, dimana terdapat tiga pasukan penjaga perdamaian di wilayah itu --pasukan trilateral dari Rusia, Georgia dan Ossetia Selatan-- yang mencegah setiap tindak kekerasan. Ia juga menjelaskan bahwa posisi Rusia terhadap status Ossetia Selatan sama sekali tidak berubah. "Rusia tidak melanggar hukum internasional dalam hal ini. Rusia bertindak berdasarkan kesepakatan Dagomy pada 1992," katanya seraya menambahkan bahwa pemerintah Georgia melanggar kesepakatan ketika pasukan penjaga perdamaiannya menembaki pasukan penjaga perdamaian Rusia dan mengakibatkan 12 prajurit meninggal. Ivanov menambahkan, ada wacana di Rusia untuk membawa kasus itu ke Mahkamah Internasional karena hal itu merupakan kejahatan perang. Pasca serangan tengah malam pasukan Georgia yang didukung AS ke Tskhinvali, pejabat Rusia menyebutkan sedikitnya 2.000 warga sipil tewas di Ossetia Selatan. Dan ribuan yang lainnya mengungsi ke wilayah Rusia.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
