Fatayat NU harap Jokowi perbesar pelibatan perempuan dalam pembangunan

Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Sejumlah penggiat Fatayat NU berharap Presiden Joko Widodo memperbesar peran dan pelibatan perempuan dalam semua lini pembangunan, tidak hanya dalam bentuk penambahan kuota keterwakilan wanita di kabinet kerja namun juga dalam hal prioritas pemberdayaan kaum hawa di lapangan.

"Harapan kami bertambah. Kalau kemarin (periode pertama Pemerintahan Jokowi) sebenarnya sudah lumayan, jika dibanding sebelum-sebelumnya. Cuma jika ini ditambah tentu akan lebih baik," kata Ketua Pengurus Cabang Fatayat NU Kabupaten Tulungagung Siti Khusnul Khotimah di Tulungagung, Selasa.

Menurut Khusnul, wujud pelibatan perempuan dalam pembangunan saat ini tidak hanya direpresentasikan peran dan kapasitas mereka dalam mengurusi yang berkaitan dengan isu keperempuanan dan anak.

Namun juga bisa dilibatkan di sektor pembangunan lain yang tidak mainstream berkaitan dengan perempuan.

"Perempuan itu jangan kemudian hanya mengurusi urusan perempuan. Karena kalau perempuan mengurusi perempuan itu sudah wajar, sudah biasa. Tetapi bagaimana perempuan itu sebenarnya mampu mengurusi urusan umat, urusan bangsa. Perempuan itu bisa," tandasnya.

Pernyataan Khusnul didukung aktivitas lawas organisasi perempuan nahdliyin yang kini duduk sebagai dewan pembina Fatayat NU Kabupaten Tulungagung Nihayatus Sholihah.

Menurut dia, mendorong perluasan peran perempuan dalam semua lini pembangunan penting karena di era modern saat ini kapasitas perempuan unggul di Indonesia tidak kalah dibanding laki-laki.

Termasuk di sektor-sektor kegiatan yang selama ini mainstream menjadi kapasitas laki-laki. Misal di sektor pertahanan dan keamanan, yang menurut Niha, panggilan karib ketua demisioner PC Fatayat NU Tulungagung periode 2009-2014 dan 2014-2019 ini, perempuan di era Indonesia modern saat ini juga bisa telah memiliki kompetensi serta kualifikasi yang kompetitif dibanding kaum Adam.

"Di negara-negara maju perempuan sudah bisa menjadi pucuk pimpinan di sektor pertahanan maupun keamanan. Indonesia harusnya juga sudah mulai lebih terbuka terhadap modernisasi dan pemberdayaan perempuan dalam semua lini pembangunan," katanya.

Terakhir, Niha juga berharap Presiden Jokowi tetap memiliki komitmen kuat di sektor penguatan hukum khususnya semangat pemberantasan korupsi melalui penguatan kembali lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bebas korupsi.

Secara umum, Niha dan Khusnul mengatasnamakan seluruh kader dan organisasi Fatayat NU menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam memimpin Indonesia hingga lima tahun ke depan, yakni periode 2019-2024.

Mereka berharap di bawah kepemimpinan Jokowi-Amin, ke depan Indonesia semakin jaya dan hilang dengan hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan dan lain sebagainya.

Indonesia bisa damai, pembangunan bisa berjalan lancar, tidak ada kerikil-kerikil yang bisa merusak persaudaraan dan ideologi Pancasila.