Ida Fauziyah, politikus PKB calon menteri Jokowi

Jakarta (ANTARA) - Ida Fauziyah, politikus Partai Kebangkitan Bangasa (PKB), mengenakan baju putih panjang datang ke Istana Negara, Jakarta, Selasa sekitar pukul 12.50 WIB.

Dalam wawancara dengan wartawan Istana, Ida mengaku mendapat telepon dari Presiden RI Joko Widodo, Senin (21/10) malam, untuk menemui sang Presiden.

Meski dia mengaku tidak tahu akan menjadi menteri bidang apa, Jokowi memintanya untuk membenahi sektor ketenagakerjaan.

"Saya diminta oleh Pak Jokowi untuk membantu beliau," kata Ida.

Baca juga: Sejumlah calon menteri pernah menjadi saksi di KPK

Dalam pertemuannya dengan Presiden mereka membahas tentang penciptaan lapangan kerja hingga implementasi Kartu Prakerja.

Ida diajukan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk mewakili partai tersebut dalam berpartisipasi membantu Presiden Joko Widodo.

Dari permintaan dari Jokowi, sepertinya Ida akan menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan, menggantikan teman satu partainya, Hanif Dhakiri, yang masa jabatannya telah berakhir.

Selain politikus PKB, Ida yang lahir di Mojokerto pada 16 Juli 1969 juga merupakan Pengurus Pusat Fatayat NU sejak 2010 hingga sekarang.

Perempaun asal Jawa Timur tersebut pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PKB pada periode 1999—2018.

Selama duduk di Senayan, Ida pernah bertugas di Komisi VIII yang menangani bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan zakat.

Ida juga pernah bertugas di Komisi II terkait pemerintahan daerah. Bahkan, dia ikut pula merumuskan Undang-Undang Otonomi Daerah.

Baca juga: Ida diminta Jokowi benahi sektor ketenagakerjaan

Selama aktif di DPR, Ida berperan serta mendirikan Forum Parlemen untuk Kependudukan dan Pembangunan pada tahun 2001. Tidak hanya itu, Ida juga terlibat dalam mendirikan Kaukus Perempuan Parlemen dan menjadi salah satu ketua kaukus pada tahun 2001—2004.

Sebelum menjadi anggota DPR, Ida pernah berkarier menjadi guru, dikutip dari berbagai sumber dia sempat mengajar di MAPK Jombang pada tahun 1994, SMP YPN (1996—1998), dan SMU KHadijah Surabaya (1997—1999).

Istri dari Taufiq Abdullah ini merupakan almamater dari IAIN Sunan Ampel dan Universitas Satyagama.

Dia pernah maju bersama Sudirman Said dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018. Ia saat itu menjadi calon wakil gubernur untuk Sudirman Said.

Ida mengemukakan alasan dirinya mengikuti kontestasi Pilgub Jateng, antara lain, miris melihat sedikitnya keterwakilan perempuan mengikuti ajang pesta demokrasi.

Ia mengatkaan jumlah populasi perempuan di Indonesia begitu banyak, dan sudah saatnya para perempuan ikut andil dalam pilkada agar tercipta kesetaraan gender.

Baca juga: Mantan wakil panglima TNI dan politisi PKB temui Presiden

Pada masa kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin, Ida ikut serta memimpin gerakan Suara Perempuan untuk Jokowi-Ma'ruf Amin (Super Jokowi).

Gerakan ini berupaya untuk menggalang suara perempuan dari berbagai latar, mulai dari aktivis perempuan, pengusaha kecil, pegiat sosial, aktivis lingkungan hingga jamaah majelis taklim. Menurut Ida, gerakan itu gerakan yang diinisiasi oleh para perempuan dan didanai secara swadaya.

Ida meyakini bahwa pasangan Jokowi-Ma;ruf Amin dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Dalam demokrasi, kata dia, pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum presiden/wakil presiden adalah salah satu cara menuju tercapainya keadilan.

Kartu Prakerja

Dalam peretemuan Ida dengan Jokowi, Kartu Prakerja menjadi salah satu topik yang disebut-sebut oleh Presiden. Kartu Prakerja menjadi janji Jokowi sewaktu kampanye pada Pemilu 2019.

Kartu ini diluncurkan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi, meningkatkan atau memberikan pelatihan bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja atau yang akan berganti pekerjaan.

Hal ini dibuat untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam menghadapi era disruptif, masa pertumbuhan teknologi berdampak pada pergeseran profesi tenaga kerja.

Baca juga: Menaker tegaskan Kartu Prakerja insentif untuk bantu pencari kerja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan kartu tersebut akan menjadi medium untuk penyaluran insentif dari pemerintah sebesar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu yang dapat diguankan masyarakat saat mencari kerja dan sudah mengikuti pelatihan.

Menurut dia, pendaftaran peserta Kartu Prakerja itu akan melibatkan perusahaan penyedia layanan jasa digital, seperti Go-Jek, Tokopedia, ataupun Bukalapak.

Insentif akan dihentikan jika peserta sudah mendapat kerjaan. Seluruh tahapan dari awal hingga akhir program Kartu Prakerja akan dikelola oleh program Mangement Officer.

Rencananya Kartu Prakerja akan diluncurkan pada bulan Januari 2020 dengan perrincian 1,5 juta peserta melalui kanal digital dan 500.000 peserta melalui kanal reguler. Setiap tahunnya pemerintah akan menerbitkan 2.000.000 kartu prakerja. Anggaran yang disiapkan negara untuk kartau ini sebesar Rp10 triliun.

Tantangan Bidang Ketenagakerjaan

Hanif Dhakiri yang menjadi Menteri Ketenagakerjaan pada periode 2014—2019 mengingatkan salah satu tantangan bidang ketenagakerjaan adalah perlunya mentransformasi ekosistem ketenagakerjaan menjadi lebih fleksibel.

Jika eksositem ketenagakerjaan makin lentur, maka akan berdampak pada peningkatan angkatan kerja, khususnya perempuan.

Selain masalah ekosistem kerja, menurut Hanif , meningkatkan kapasitas SDM Indonesia juga menjadi tantangan yang berat karena saat ini angkatan kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SD dan SMP.

Untuk itu koorinasi dan kerja sama antarlembaga dan kementerian sangat diperlukan agar dapat meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat Indonesia dan juga menyesuaikan lulusan vokasi dengan kebutuhan industri.

Hanif Dhakiri pun berharap para pemerintah daerah juga dapat membuka diri agar dapat bekerja sama dengan industri dalam meningkatkan mutu SDM Indonesia.

Baca juga: Misbakhun: Kartu Prakerja terobosan program kerja Capres Jokowi