Juliari Batubara, pengusaha pelumas yang diminta urus masalah sosial

Tugas sebagai menteri kita harus siap dan tidak terpaku hanya latar belakang saya saja.

Jakarta (ANTARA) - Juliari Batubara menjadi salah seorang yang dipanggil Presiden Joko Widodo ke istana pada Selasa (22/10). Berkemeja putih lengan pendek dipadu celana hitam, Juliari melambaikan tangannya ke arah media yang menanti di halaman istana.

Namanya mungkin belum begitu akrab di telinga publik, tapi di kancah politik ia menduduki sejumlah posisi penting di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Pria kelahiran Jakarta 22 Juli 1972 itu saat ini duduk sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah 1 meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga

"Saya harus mundur, tapi nanti akan diserahkan ke partai, siapa yang akan menggantikan," kata Juliari saat ditanya wartawan terkait kesiapannya untuk mundur dari anggota DPR dan masuk jajaran kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Juliari memulai kiprah politiknya sebagai anggota Badan Pemenangan Pemilu Pusat PDI Perjuangan pada 2003 dan 2008. Setelah itu ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum partai pada 2010.

Dari situs dpr.go.id diketahui pria yang akrab disapa Ari itu mengenyam pendidikan dasar di SD St Franciscus ASISI Tebet Jakarta 1979-1985 lalu melanjutkan sekolah menengah pertama (SMP) di tempat yang sama.

Masa-masa SMA Ari dilanjutkan di SMAN 8 Tebet Jakarta 1988-1991 lalu ia melanjutkan pendidikan tingginya di negeri Paman Sam yaitu di Riverside City College USA pada 1991-1995 dan kembali mempelajari bisnis di Chapman University USA pada 1995-1997.

Setelah lulus tahun 1997, Ari langsung kembali ke Tanah Air dan memulai karirnya dari posisi bawah ke perusahaan sang ayah pada 1998 yang memproduksi pelumas.

Sebelum berpolitik, Ari menduduki sejumlah jabatan penting di beberapa perusahaan. Ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Wiraswasta Gemilang Indonesia pada 2003-2012.

Di waktu yang sama ia juga menjadi Direktur Utama PT Arlito Perkasa Buana pada 2003. Selain itu, Juliari juga sebagai Direktur Utama PT Bwana Energy (2004) dan Komisaris Utama PT Tridaya Mandiri (2005).

Jiwa kepemimpinan dan keahliannya berorganisasi sudah terasah dari sejak bangku sekolah. Terbukti ia menjadi pengurus OSIS di masa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

Ia juga aktif di dunia olahraga dengan bergabung dan menjadi ketua KONI Pusat bidang Biro Promosi dan Pemasaran pada 2007-2011.

Selain itu Ari juga pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia pada 2003-2011, Ketua Yayasan Pendidikan Menengah 17 Agustus 1945 (2003-2014) juga Ketua Harian Asosiasi Produsen Pelumas Indonesia (2007-2014).

Juliari Batubara politisi PDIP calon menteri sosial

Baca juga: Juliari Batubara akan tempati pos Kemensos
Baca juga: Juliari Batubara ingatkan kebangkitan perekonomian Vietnam

Jadi Menteri

Juliari merupakan politisi PDI Perjuangan yang pertama dipanggil Jokowi setelah sebelumnya sejumlah kalangan profesional datang ke istana kepresidenan sejak Senin (21/10).

Dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam, yang seakan menjadi dress code para calon menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf, Juliari terlihat tiba di istana pada Selasa pagi.

Presiden Jokowi meminta Ari untuk menangani masalah kemiskinan dan penanggulangan bencana. Ia diminta untuk menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita yang sebelumnya menjabat Menteri Sosial periode 2018-2019.

"Pak Presiden meminta pengentasan kemiskinan, penanggulangan bencana, bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih tepat sasaran," kata Juliari usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Selain itu, Presiden meminta Juliari memperbaiki program-program sosial yang dinilai masih memiliki kekurangan.

Ari mengutip pesan presiden menuturkan, kekurangan program sosial misalnya berkenaan dengan penyaluran yang kurang tepat sasaran.

"Ada program untuk orang miskin, tapi orang atau keluarga yang berhak justru tidak menerima, kekurangan seperti itu harus diatasi," katanya.

Ia menilai secara keseluruhan program-program sosial sudah berjalan dengan baik.

"Saya kira program-program yang berjalan sudah cukup bagus, yang miss tidak signifikan tapi kita tidak boleh berpuas diri. Kekurangan ini harus diperbaiki, termasuk mekanismenya," katanya.

Presiden menyampaikan beberapa poin penting khususnya menyangkut beberapa program pengentasan kemiskinan, bagaimana bisa menekan angka kemiskinan dengan program-program unggulan yang saat ini berjalan dan respons-respons yang lebih cepat dan lebih komprehensif dan lebih antisipatif terhadap kemungkinan-kemungkinan bencana, kata Juliari seusai bertemu presiden.

Juliari yang mengenakan kemeja putih lengan pendek tersebut, mengaku bahwa tanggung jawab utamanya adalah bagaimana menekan angka kemiskinan.

"Program atau tanggung jawab utamanya bagaimana program-program yang ada bisa dikoordinasikan dalam program tersebut tepat sasaran dan memastikan angka kemiskinan saat ini bisa ditekan terus secara bertahap," tambah Juliari.

Selain program-program pengentasan kemiskinan, Presiden pun meminta agar perencanaan terhadap tanggap bencana dapat lebih cepat.

Juliari juga bertekad belajar dengan cepat mengenai program-program di Kementerian Sosial.

Ia mengaku siap ditempatkan di mana saja meski tidak terlalu sesuai dengan latar belakang pekerjaannya selama ini.

"Tugas sebagai menteri kita harus siap dan tidak terpaku hanya latar belakang saya saja karena posisi menteri posisi politis dan dengan latar belakang saya di DPR dan juga di kepartaian saya kira upaya-upaya pengentasan kemiskinan itu cukup berhubungan dengan ini," ujar Juliari.

Penanganan masalah kemiskinan menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2014-2019. Selama periode pertama Jokowi tersebut, angka kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan salah satunya dengan kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan pada Maret 2019 mencapai 9,41 persen dari total penduduk atau sebanyak 25,14 juta penduduk, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018.

Angka tersebut lebih rendah 0,53 juta jiwa dibandingkan dengan penduduk berpengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan pada September 2018 lalu.

Angka tersebut merupakan angka kemiskinan terendah sejak 1998. Angka kemiskinan pada 1998 mencapai 24,2 persen dari total penduduk.