ADB beri pinjami 100 juta dolar untuk infrastruktur swasta Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Bank Pembangunan Asia (ADB) telah menyetujui pinjaman perantara senilai 100 juta dolar AS atau sekitar Rp1,45 triliun untuk mengkatalisasi investasi sektor swasta di berbagai proyek infrastruktur di Indonesia.

"Pinjaman ini akan membantu memobilisasi investasi sektor swasta untuk membangun dan membiayai proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan," kata Direktur ADB untuk Indonesia Winfried F. Wicklein dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

Wicklein menambahkan bantuan ADB ini akan membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia dan menaikkan kualitas serta standar proyek-proyek infrastruktur.

Pinjaman ini akan disalurkan melalui Leveraging Private Infrastructure Investment Project, kepada PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) melalui badan usaha milik negara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Saat ini, IIF dan SMI merupakan institusi di sektor pembiayaan infrastruktur yang menyediakan pembiayaan proyek, layanan konsultasi, penjaminan, dan dukungan pembiayaan proyek untuk sarana infrastruktur.

Dengan bantuan ADB, IIF akan memberi pinjaman dengan ketentuan komersial bagi subproyek yang mengikuti standar dan pedoman IIF dan ADB.

Pinjaman tersebut akan mendukung sebanyak 12 proyek infrastruktur potensial di sektor kesehatan, energi terbarukan, telekomunikasi dan transportasi.

Ekonom ADB untuk Indonesia Yurendra Basnett menambahkan pinjaman ADB dapat meningkatkan jumlah pendanaan yang lebih besar lagi berupa investasi swasta di berbagai sektor infrastruktur strategis.

ADB menyatakan penyediaan sarana infrastruktur berkualitas merupakan modal penting bagi pertumbuhan inklusif di Indonesia.

Pertumbuhan inklusif memerlukan infrastruktur untuk mendukung perekonomian berpenghasilan menengah yang modern dan kompetitif serta untuk menyediakan kebutuhan dasar warga.

Kebutuhan infrastruktur di Indonesia masih sangat signifikan dengan perkiraan keperluan investasi tahunan yang dibutuhkan mencapai lebih dari 70 miliar dolar AS.

Dengan kondisi ini, percepatan pembangunan infrastruktur merupakan proritas pembangunan jangka menengah bagi pemerintah Indonesia.