Syahrul Limpo diminta mengurus bidang pertanian

Saya pada prinsipnya diperintahkan untuk totalitas

Jakarta (ANTARA) - Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengaku diminta Presiden Joko Widodo untuk mengurus kebutuhan di bidang pertanian.

"Saya tidak disampaikan menteri apa, yang banyak beliau tanyakan saya bagaimana membuat agar 267 juta jiwa (rakyat Indonesia) itu kita bisa jamin agar mereka besok kehidupan lebih baik lebih damai tenteram teratur dan terpenuhi kebutuhan dasarnya lebih khusus di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya," kata Syahrul di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Syahrul Yasin Limpo bertemu dengan Presiden Joko Widodo sekitar 1,5 jam.

Syahrul Yasin Limpo diminta Jokowi tangani pertanian

"Saya berterima kasih dengan pengalaman saya mulai dari lurah, camat, kepala daerah 25 tahun, saya dua kali sebagai bupati, satu kali wakil gubernur, dua periode gubernur dan dari posisi itu atas nama kepentingan bangsa negara rakyat saya diminta Pak Jokowi agar bisa berkontribusi dalam Kabinet Kerja," tutur Syahrul menjelaskan.

Syahrul diketahui pernah menjadi Bupati Gowa pada 1994–2002, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2003–2008 dan Gubernur Sulawesi Selatan 2008–2018.

Ia pun mengaku siap melaksanakan tugas yang diminta Presiden Jokowi.

"Saya pada prinsipnya diperintahkan untuk totalitas," ucap Syahrul menegaskan.

Meski lebih banyak punya pengalaman menjadi birokrat di daerah, Syahrul pun mengaku mampu untuk mengurus isu pertanian dalam skala nasional.

"Saya ngurusi (pertanian) itu mulai dari kepala desa, lurah, bukan hal yang baru," tambah Syahrul.

Namun, Syahrul tidak menegaskan posisi menteri apa yang diminta Presiden ia kerjakan nantinya.

"Intinya kita harus bisa menjadi kebutuhan 267 juta jiwa itu kebutuhan dasar terhadap makan, perdamaian dan lain sebagainya. Intinya kita akan kerja lebih baik lagi seperti apa yang telah saya lakukan," ungkap Syahrul.

Terkait penunjukkanya, Syahrul mengaku tidak dipesankan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

"Kami dari partai NasDem tidak membayangi bapak presiden, terserah dan saya kira pilihan Presiden pada hari ini adalah bagian dari kemampuan saya yang telah saya perlihatkan pada hari ini. Pak Surya mengatakan 'Kamu lakukan yang terbaik, sampaikan kami tidak punya beban untuk mengawal'," kata Syahrul terkait respon Surya Paloh atas permintaan dirinya sebagai menteri.

Hingga saat ini sudah ada tujuh orang yang dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan yaitu mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendatangi istana kepresidenan, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, anggota Komisi VI DPR dari fraksi PDI-Perjuangan Juliari Batubara, mantan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa, mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang telah merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta.

Pada Senin (21/10), Presiden Jokowi sudah memanggil 11 orang ke istana kepresidenan. Mereka adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim, Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama, pendiri Mahaka Group Erick Thohir, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Selanjutnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, mantan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, Komisaris PT Adhi Karya Fajrul Rachman, dan staf khusus Mensesneg Nico Harjanto.

Presiden Joko Widodo akan mengumumkan susunan kabinet lengkapnya pada Rabu (23/10) pagi dan dilanjutkan dengan pelantikan pada hari yang sama.

Presiden Jokowi dalam media sosial resminya, susunan kabinet pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Mereka terserak di semua bidang pekerjaan dan profesi: akademisi, birokrasi, politisi, santri, TNI dan polisi.

Presiden mengatakan para menteri terpilih adalah sosok yang inovatif, produktif, pekerja keras, serta tidak terjebak rutinitas yang monoton.

Tugas mereka adalah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan tapi memastikan masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan.