Purwokerto (ANTARA) - Pemangkasan eselon birokrasi seperti yang direncanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelayanan, kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr Slamet Rosyadi.
"Saya sepakat bila Presiden akan merampingkan birokrasi (eselon) karena akan berdampak positif pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.
Baca juga: Pelantikan Presiden, Jokowi akan pangkas jumlah eselon
Baca juga: Realisasi penyederhanaan birokrasi Jokowi sangat ditunggu investor
Dengan adanya efisiensi, kata dia, maka anggaran tidak dihabiskan untuk belanja rutin, tetapi lebih diprioritaskan pada belanja program.
"Pelayanan publik juga akan menjadi lebih sederhana secara hirarki dan ini sangat baik bagi proses pelayanan publik," katanya.
Selain itu, kata dia, proses komunikasi secara internal maupun eksternal birokrasi, kata dia, akan lebih cepat karena struktur yang lebih ramping.
Kendati demikian, kata dia, perlu dikaji lebih dalam pada level mana pemangkasan akan dilakukan.
Hal itu, kata dia, dimaksudkan agar tidak menimbulkan kegaduhan di dalam internal birokrasi.
Baca juga: CIPS: Penyederhanaan eselon bukan hal utama pangkas birokrasi
"Misalnya eselonisasi. Presiden menyatakan akan memangkas eselonisasi menjadi hanya dua level, menurut saya idealnya ada tiga level atau yang dipangkas hanya eselon IV, hal ini agar tidak menimbulkan gejolak di dalam birokrasi. Jika tidak, akan menimbulkan resistensi dalam mendukung kebijakan Presiden khususnya dalam 'men-deliver' pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan akan memangkas birokrasi dengan cara menyederhanakan eselonisasi menjadi hanya dua level.
"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan. Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi saat berpidato usai dirinya dilantik menjadi Presiden periode 2019-2024 di gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Minggu (20/10).
Presiden juga menekankan pentingnya para menteri, pejabat dan birokrat serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.
"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," ujar Presiden.
Baca juga: Ekonom serukan agar Presiden Jokowi pangkas birokrasi hingga daerah
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Eddy K Sinoel
Copyright © ANTARA 2019
