Kadis PU: Kantor Gubernur Maluku masih layak ditempati

Ambon (ANTARA) - Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU), Ismael Usemahu menyatakan gedung kantor Gubernur Maluku yang terdampak gempa magnitudo 65 pada 26 September 2019 masih layak dijadikan kantor.

"Rekomendasi telah diterbitkan tim dari Pusat Penelitian Pengembangan (Puslitbang) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setelah melakukan pengujian pada 29 September 2019," katanya di Ambon, Senin.

Kerusakan gedung kantor Gubernur Maluku masuk klasifikasi rusak ringan sehingga tinggal direhabilitasi.

"Besarnya biaya rehabilitasi masih dihitung dan bersama sarana dan prasarana dan akan diusulkan Pemprov Maluku ke pemerintah pusat" ujar Ismael.

Dia mengakui, tim Pustlibang Kementerian PUPR juga melakukan pengujian sejumlah gedung di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dan RSU dr.Ishak Umarella di desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah. Begitu pula, sejumlah gedung di Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon.

"Jadi kebutuhan anggaran, baik untuk rehabilitasi maupun rekonstruksi dampak gempa yang guncangan susulan lebih dari 1.700 kali itu akan diverifikasi bersama kerusakan di Pemprov Maluku maupun Pemkot Ambon serta Pemkab Maluku Tengah maupun Seram Bagian Barat (SBB)," kata Ismael.

Sedangkan Penjabat Sekda Maluku, Kasrul Selang, mengakui Presiden, Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar mempercepat pemulihan setelah gempa di Maluku.

"Kepala Negara meminta Kepala BNPB, Doni Monardo agar mendampingi Pemprov Maluku maupun Pemkab/Pemkot supaya pemulihan segera direalisasikan paling terlambat awal November 2019," katanya.

Kasrul menambahkan, Kepala BNPB, Doni Monardo telah mengagendakan kunjungan kembali ke Maluku menyusul dua kali setelah gempa pada 26 September 2019 sesuai instruksi Presiden Jokowi.*