Sudan bentuk komisi penyelidikan peristiwa Juni

Khartoum (ANTARA) - Perdana menteri Sudan, Minggu, membentuk komisi penyelidikan peristiwa Juni, di mana pasukan keamanan menewaskan puluhan orang di dekat Kementerian Pertahanan di Khartoum, menyusul digaungkannya kembali seruan keadilan dari massa dan kelompok HAM.

Komisi tersebut akan memiliki kewenangan luas untuk memanggil saksi, termasuk pejabat, dan akan diberi akses ke dokumen resmi, laporan keamanan dan rekaman medis, menurut laporan Kantor Berita Nasional SUNA.

Keputusan itu diumumkan pada Minggu sore, sehari sebelum aksi protes yang direncanakan Asosiasi Profesional Sudan (SPA), pelopor aksi yang berujung penggulingan mantan Presiden Omar al-Bashir pada April. Pihaknya terus menyerukan keadilan bagi pengunjuk rasa yang tewas maupun yang mengalami luka.

SPA menyambut pembentukan komisi tersebut, menyebutnya "batu pertama dalam struktur penyelidikan yang adil dan penyingkapan pelaku kejahatan."

Komisi itu akan diketuai oleh pengacara HAM Nabil Adib dan akan melibatkan pejabat keamanan senior serta pengacara lainnya.

Aksi duduk menjadi puncak aksi protes selama 16 pekan yang menyebabkan pejabat militer berbalik arah melawan Bashir dan menggantikannya dengan dewan militer.

Massa bermalam di jalan-jalan untuk menyerukan pemerintahan sipil, hingga pasukan keamanan bertindak membubarkan aksi duduk pada Juni. Saksi menyebutkan pada saat itu pasukan keamanan dipimpin paramiliter Rapid Support Forces.

Komisi itu ditugaskan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas pembubaran aksi duduk, menentukan jumlah korban tewas, terluka dan hilang, serta kerugian finansial bagi mereka yang terkena imbas akibat aksi tersebut, lapor SUNA.

Terdapat perselisihan soal korban jiwa. Dokter yang terkait dengan oposisi menyebutkan hampir 130 orang tewas dalam aksi tersebut dan kekerasan susulan. Sementara pejabat melaporkan 87 orang tewas.

Komisi harus menyelesaikan tugasnya dalam waktu tiga bulan dan dapat diperpanjang satu bulan jika terdapat laporan perkembangan. Pihaknya juga meminta bantuan teknis dari Uni Eropa, yang berperan penting dalam transisi Sudan.

Sumbe: Reuters