Presiden Jokowi harus tempatkan orang profesional sebagai menteri

"Orang-orang profesional khususnya di kementerian strategis sangat diperlukan untuk mewujudkan program Presiden Jokowi dalam pidatonya menyatakan harus kerja dan kerja cepat untuk membangun Indonesia," ujar Wahyu.

Medan (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Sumatera Utara Wahyu Ario Pratomo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih dan menempatkan orang-orang profesional dalam kabinet kepemimpinan 2019-2024.

"Orang-orang profesional khususnya di kementerian strategis sangat diperlukan untuk mewujudkan program Presiden Jokowi dalam pidatonya menyatakan harus kerja dan kerja cepat untuk membangun Indonesia," ujar Wahyu, di Medan, Minggu.
Baca juga: Jokowi sebut pelantikan presiden sederhana menyesuaikan situasi

Wahyu mengomentari pidato Presiden Jokowi usai dilantik sebagai Presiden RI bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU) itu mengakui bahwa Presiden Jokowi akan sulit terbebas dari penempatan orang-orang partai untuk didudukkan sebagai menteri.

Tetapi, katanya, Presiden Jokowi harus berani meminta atau mengambil orang-orang yang bagus atau memiliki keahlian di bidang yang sesuai dengan kementerian.

"Partai pun harus bisa memahami bahwa kadernya yang terpilih tidak lagi sibuk mengikuti kegiatan partainya, apalagi mementingkan partainya," katanya pula.
Baca juga: Khofifah harap Ma'ruf Amin perkuat sektor ekonomi syariah

Kader partai dan jabatan menteri, ujar Wahyu, tidak bisa dikerjakan secara bersamaan karena bisa saja ada benturan kepentingan partai yang akhirnya merugikan rakyat karena kerja menterinya tidak fokus.

Menurut dia, Presiden Jokowi harus lebih ekstra hati-hati menyusun kabinetnya, mengingat harapan pada Jokowi yang lebih besar dalam.mewujudkan kemajuan Indonesia.

Presiden Jokowi dalam pidatonya menegaskan bahwa pada tahun 2045 yakni satu abad Indonesia.merdeka, Insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan
kelas menengah.
Baca juga: Jokowi pastikan ada perubahan nomenklatur dalam kabinet barunya

Indonesia diharapkan telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan.

"Target-target itu.memang hanya bisa dicapai kalau sejak sekarang pemerintah benar-benar serius bekerja membangun perekonomian dan meningkatkan sumber daya manusia," ujar Wahyu pula.