Indef berharap postur kabinet cerminkan komitmen perjuangan

Dalam menyelesaikan program kerja diawali dengan penentuan postur kabinet

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati berharap orang-orang yang akan masuk dalam postur kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin periode 2019-2024 bisa mencerminkan komitmen perjuangan membangun Indonesia.

Enny mengatakan bahwa berbagai target yang disampaikan oleh Jokowi dalam pidato pelantikan presiden akan mudah diimplementasikan jika menteri yang terpilih memang memahami dan menguasai bidangnya.

“Dalam menyelesaikan program kerja diawali dengan penentuan postur kabinet,” katanya saat dihubungi oleh ANTARA di Jakarta, Minggu.

Menurut Enny, calon menteri terpilih harus bisa meyakinkan berbagai pihak non-pemerintah agar turut ikut menyelesaikan berbagai program kerja dan masalah yang ada di Indonesia terutama terkait peningkatan ekonomi.

“Mereka adalah tim impian yang diharapkan mampu menyelesaikan problem ekonomi kita,” ujarnya.

Enny mengingatkan jangan sampai para calon menteri yang terpilih akan lebih banyak mengakomodasi kepentingan partai politik dan mengesampingkan kepentingan rakyat sebab seorang menteri merupakan ujung tombak terealisasinya berbagai harapan masyarakat.

“Jangan sampai ternyata yang ditunjuk lebih banyak mengakomodasi kepentingan partai politik,” tegasnya.

Sementara itu, Enny beranggapan bahwa seluruh komitmen Jokowi dalam pidato pelantikan presiden sudah sangat baik terutama terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan lapangan kerja.

“Boleh, ini lebih memberikan tanda atau semacam kembali memberikan suatu optimisme dan kepercayaan kepada masyarakat,” katanya.

Enny menuturkan Jokowi beserta kabinetnya harus lebih giat dalam mengeksekusi serta membuktikan berbagai komitmen tersebut. Bahkan, akan lebih baik jika Jokowi bisa melihat kembali tentang komitmen yang belum tercapai pada periode sebelumnya agar bisa diteruskan pada periode ini.

“Ekonomi itu tidak butuh komitmen tapi butuh eksekusi misalnya selama lima tahun lalu Pak Jokowi sudah mengeluarkan apa saja dan apa yang belum dieksekusi,” katanya.

Di sisi lain, Enny menyayangkan bahwa pidato itu berisi berbagai hal yang terlalu internal, padahal acara pelantikan presiden tersebut merupakan forum kenegaraan yang mengundang banyak kepala negara.

Menurut Enny, seharusnya Jokowi bisa memanfaatkan kehadiran tamu kenegaraan tersebut dengan menyampaikan harapan dan kritikan tentang berbagai masalah di dunia internasional.

“Mungkin ini terlalu internal Indonesia dan cocok disampaikan pada sidang kabinet,” ujarnya.

Sebelumnya pada pidato pelantikan presiden di Gedung MPR/DPR pada Minggu (20/10), Jokowi menyampaikan beberapa komitmennya seperti 2045 Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah, masuk lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen, menyediakan lapangan kerja, peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya.