Hadir pelantikan presiden, Fadli Zon sebut kemungkinan Prabowo menteri

Saya kira kalau soal kementerian itu kan urusan presiden, jadi saya kira menteri itu kan pembantunya presiden, jadi kita serahkan kepada Presiden Jokowi untuk bentuk kabinet, kata Fadli

Jakarta (ANTARA) - Politisi Gerindra Fadli Zon berbicara tentang kemungkinan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi menteri di pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo periode 2019-2024 sesaat menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Nanti kita lihat saja,” kata Fadli di Gedung Parlemen Jakarta, Minggu, saat ditanya awak media soal kemungkinan Prabowo menduduki jabatan Menteri Pertahanan.

Terkait cerita Prabowo soal mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln yang memberi jabatan pada lawan politiknya William Seward di Hambalang beberapa waktu lalu, Fadli menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan perumpamaan.

Baca juga: KSP dukung bila Prabowo jadi Menteri Pertahanan

“Itu perumpamaan bahwa di dalam politik ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan nasional, kadang-kadang kita harus mengorbankan kepentingan kelompok, kepentingan partai untuk kepentingan yang lebih besar, itu maknanya,” ungkap Fadli.

Fadli menambahkan, jabatan menteri merupakan hak presiden terpilih Jokowi, sehingga apakah Gerindra akan mendapatkan kursi menteri atau tidak, akan diserahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

Baca juga: Gerindra tegaskan tak pernah minta jatah menteri

Baca juga: Gerindra tentukan sikap di pemerintahan atau tidak melalui Rakernas

“Saya kira kalau soal kementerian itu kan urusan presiden, jadi saya kira menteri itu kan pembantunya presiden, jadi kita serahkan kepada Presiden Jokowi untuk bentuk kabinet,” kata Fadli.

Sementara, dalam menentukan posisi Gerindra sebagai koalisi atau mitra kritis, Fadli menegaskan bahwa hal tersebut dia serahkan pada Prabowo Subianto.

“Ya belum tahu, kita lihat nanti semuanya dari sisi Gerindra, kita sudah serahkan kepada Pak Prabowo untuk mengambil sikap, baik itu berkoalisi atau berada di luar pemerintah,” tambah Fadli.