Warga perbatasan harapkan pembangunan bawa kesejahteraan

Masyarakat perlu regulasi yang jelas untuk kegiatan perdagangan di perbatasan

Entikong, Sanggau, Kalbar (ANTARA) - Warga perbatasan dengan Malaysia di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, berharap pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan yang gencar dilaksanakan pemerintah diperkuat dengan regulasi yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Tujuan pembangunan beranda negara untuk kesejahteraan masyarakat sekitar, ini yang belum terwujud hingga kini. Bahkan setelah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong baru diresmikan, terjadi stagnasi ekonomi masyarakat," ujar anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang saat dialog Indonesia Menyapa Perbatasan dengan tema "Mengembalikan kejayaan ekonomi beranda negara di Entikong", di Entikong, Sanggau, Sabtu.

Dialog tersebut hasil kerja sama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Perum LKBN ANTARA dan RRI.

Ia melanjutkan, hingga kini antara program dengan hasil belum seperti yang diharapkan.

"Dari sisi infrastruktur mungkin ada kemegahan, kebanggaan, menyenangkan hati, tapi tujuan membangun beranda adalah bagaimana masyarakat di batas mendapat manfaat dari sisi kesejahteraan," ujar dia.

Ia mencontohkan lima tahun lalu geliat ekonomi di perbatasan luar biasa.

"Masyarakat malah tidak melihat program kesejahteraan rakyat dari pemerintah dimana masyarakat mendapat nilai tambah langsung. Dulu ada ibu yang hanya buruh pikul, satu hari bisa mendapat Rp500 ribu," kata dia.

Sementara Ketua Kadin Kabupaten Sanggau Nur Kurniawan berharap nilai kearifan lokal perlu diakomodasi sehingga regulasi juga berpihak ke pengusaha lokal dan kecil.

"Masyarakat perlu regulasi yang jelas untuk kegiatan perdagangan di perbatasan," ujar Nur Kurniawan.

Padahal, kata dia, banyak potensi lokal yang dapat dijual kembali ke Sarawak, Malaysia, dengan pangsa pasar yang luas.

Tokoh masyarakat Entikong, Yohanes Anes berharap masyarakat mendapat kejelasan tentang regulasi perdagangan di perbatasan.

"Periode kedua pak Presiden Joko Widodo, kami berharap ada kepastian, kalau ada yang dilarang, sampaikan, kalau tidak, sampaikan juga, jadi jelas," kata Anes.

Dialog tersebut juga dihadiri puluhan warga perbatasan Indonesia - Malaysia di Kabupaten Sanggau, Kalbar.