Nouakchott, Mauritania, (ANTARA News) - Junta militer yang mengambil alih kekuasaan di Mauritania, negara baratdaya Afrika, Kamis, sehari setelah kudeta militer, menjanjikan "pemilihan umum yang bebas dan transparan". Tanggal pelaksanaan pemilu itu belum disebutkan dalam pernyataan junta yang dilansir oleh kantor berita Mauritania, AMI. "Dewan Negara" di bawah kepemimpinan Komandan Pengawal Presiden Mohammed Ould Abdel Aziz telah mengambil alih kekuasaan pada Rabu setelah menangkap Presiden Sidi Ould Cheikh dan Perdana Menteri Yahya Ould Ahmed Waghf, demikian diwartakan AFP. Kudeta itu terjadi setelah presiden tersebut memecat para perwira tinggi militer. Secara internasional, kudeta tak berdarah itu diterima dengan keprihatinan. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyerukan agar segera penataan pemerintahan secara konstitusional. Liga Arab juga menyerukan semua pihak untuk memecahkan konflik politik mereka lewat dialog secara demokratis, sementara Amerika Serikat dan Uni Afrika mengecam kudeta tersebut. Uni Eropa mengatakan pihaknya dapat menangguhkan 242 juta dolar bantuan yang telah dijanjikan kepada negara Arab Afrika tersebut. (*)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008