"Jadi, sejak saya di Bappenas, paradigma perencanaan pembangunan tidak hanya pembangunan yang dieksekusi oleh APBN, tetapi justru kita mendorong perencanaan yang lebih besar, dieksekusi oleh APBN maupun non-APBN, termasuk KPBU, investasi swasta (PINA) dan juga partisipasi BUMN," kata Bambang di halaman Istana Negara, Jakarta, Jumat.
Dengan demikian, kata dia, pemerintah tetap dapat mendorong pembangunan tanpa terbatasi ketersediaan APBN.
Baca juga: Menteri Bambang sebut Indonesia harus ramah investasi
Untuk proyeksi kebutuhan anggaran infrastruktur pada tahun 2020-2024, menurut Bambang, dibutuhkan diatas Rp6.000 triliun.
"Otomatis APBN mungkin hanya bisa maksimal 40 persen. BUMN 20 sampai dengan 25 persen, sisanya berarti tetap harus mengajak swasta," kata Bambang.
Pemerintah akan menyiapkan skema investasi yang menarik bagi sektor swasta.
"Intinya kita pilih proyek mana yang menarik untuk swasta. Ketika return-nya itu agak tanggung, pemerintah 'kan punya fasilitas. Kalau KPBU ada, misalnya viability cap fund, atau ada penjaminan yang kita harap bisa menaikkan return tersebut," ujar Bambang.
Bambang datang ke istana untuk mengikuti silaturahmi Kabinet Kerja bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Baca juga: Kepala Bappenas dukung perkembangan keuangan syariah Indonesia
Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pada periode kepemimpinan lima tahun mendatang fokus pemerintahan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Kita bekerja dengan target dan dibatasi waktu. Kalau ditargetkan selesai, itu yang kita inginkan. Jika apa yang kita targetkan tidak selesai, tentu perlu koreksi, evaluasi. Hambatannya ada di mana?" kata Presiden.
Jokowi melanjutkan, "Setiap masa tantangannya berbeda-beda, perlu kepemimpinan di kementerian yang beda. Pada lima tahun ke depan pemerintah mau fokus pada SDM, semua kementerian arahnya akan ke sana."
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
