Pemerintah targetkan hemat devisa 6,6 miliar dolar AS dari Tuban Petro

Kita bisa menghemat tapi tergantung bagaimana memaksimalkan pengembangan rencana ke depan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan negara dapat menghemat devisa hingga Rp5 triliun per tahun atau sekitar 6,6 miliar dolar AS hingga 2030 melalui adanya optimalisasi aset pada PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan pemerintah telah mengonversi piutang berupa pokok Multi Years Bond (MYB) sebesar Rp2,62 triliun milik Tuban Petro menjadi saham sehingga perusahaan tersebut akan diberdayakan dalam peningkatan produksi petrokimia dalam negeri dan mengurangi impor.

“Pengembangan Tuban Petro akan berkontribusi bagi industri nasional dengan menjadi pemasok petrokimia bagi industri dalam negeri jadi bisa hemat devisa sampai Rp5 triliun per tahun,” katanya saat ditemui di Kantor Pusat DJKN Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan saat ini produksi industri petrokimia dalam negeri hanya mampu memenuhi 50 persen sampai 60 persen kebutuhan secara nasional sehingga pemerintah mendorong Tuban Petro untuk meningkatkan produktivitas.

“Kita bisa menghemat tapi tergantung bagaimana memaksimalkan pengembangan rencana ke depan dan tergantung marketnya,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Tuban Petrochemical Industries Sukriyanto mengatakan pihaknya telah memiliki empat rencana pengembangan untuk mengejar target dari pemerintah yang telah disiapkan sejak 2018 dan akan mulai diterapkan dalam waktu dekat.

Sukriyanto menyebutkan tahap pertama yang akan dilakukan adalah meningkatkan kapasitas produksi PT Polytama Propindo selaku anak usaha dari 240 ribu ke 300 ribu metrik ton per tahun yang membutuhkan dana sekitar 17,5 juta dolar AS dan akan diresmikan oleh pihak DJKN Kementerian Keuangan pada minggu depan.

Tahap kedua adalah memproduksi propylene berbahan baku gas alam yang rencananya akan mulai dilakukan pada 2020 dengan membutuhkan biaya sebesar 500 juta dolar AS. Hal tersebut dilakukan sebab produknya sangat susah dicari dalam negeri.

“Tapi kita masih atur apakah ini akan dikerjakan PT PON atau PT Polytama,” katanya.

Tahap ketiga yaitu memperluas pabrik milik PT Polytama yang membutuhkan dana sekitar 300 juta dolar AS karena pasarnya yang masih banyak.

Tahap terakhir adalah Tuban Petro akan menyelesaikan integrasi dengan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dalam membangun pabrik olefin yang rencananya akan dilakukan bersama PT Pertamina dan membutuhkan biaya sekitar 5 hingga 6 miliar dolar AS.

“Nilainya besar-besar memang tapi kalau tidak dilakukan efek impornya luar biasa, sedangkan secara market prospeknya masih sangat baik,” katanya.

Selain akan menghemat devisa, Tuban Petro juga diharapkan bisa berkontribusi Iebih untuk pendapatan negara lewat dividen serta mampu menyediakan lapangan kerja baru bagi sekitar 14.500 orang.

Sebelumnya pada Kamis (3/10), Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries pada 19 September 2019.

Bunyi Pasal 1 ayat (1) PP 66/2019 yang dikutip dari setneg.go.id, Kamis, menyebutkan bahwa nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp2.618.241.494.537 atau setara dengan 157.906 lembar saham PT Tuban Petrochemical Industries.