Jakarta, (ANTARA News) - Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) sebagai penanggungjawab Sistem Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) menargetkan laman (situs) JDSN bisa dioperasikan dan diakses masyarakat secara penuh pada 2012. "Pada 2012 sistem (sistem JDSN) bisa beroperasional secara penuh. Kita harapkan data spasial lengkap dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota," kata Kepala Bakosurtanal Rudolf W Matindas dalam acara pembukaan The 3rd Indonesian Geospatial Technologi Exhibition di JCC Jakarta, Rabu. Matindas mengatakan sesuai Perpres 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JSDN) menyatakan Bakorsurtanal bertanggungjawab sebagai penyedia simpul JDSN dari 15 institusi pemerintah pusat, dan instansi pemerintah di tingkat propinsi sampai kabupaten/kota sebagai penyedia data dengan pengguna data geospasial. Oleh karena itu, laman JDSN akan dipusatkan pada laman Bakosurtanal yang terhubung (`hyperlink`) dengan berbagai situs instansi pemerintah dari pusat sampai daerah yang akan menyediakan data sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Sebagai persiapan menuju operasional laman JDSN pada 2012, Matindas mengatakan berbagai pemangku kepentingan tersebut telah menyepakati beberapa hal antara lain masing-masing instansi menyediakan data sesuai bidangnya, adanya standarisasi data dan pengolahannya, dan adanya tim teknis dan forum pertemuan untuk membahas berbagai hal terkait JDSN. Matindas mengatakan Depkominfo memfasilitasi dengan peraturan sedangkan dunia telekomunikasi bisa berkolaborasi untuk menyediakan akses internet dengan kecepatan tinggi. Sistem JDSN ini, katanya, tidak hanya sebagai sarana untuk berbagi data, tetapi yang paling penting adalah aplikasi dari data spasial untuk kepentingan umum maupun bisnis. Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menkominfo Mujiyono mengatakan Depkominfo akan berperan dalam standarisasi aplikasi data spasial untuk JDSN. "Dirjen Aptel (Aplikasi Telematika Depkominfo) sedang menyusun suatu standar nasional untuk aplikasi telematika untuk hal ini," kata Mujiyono. Standar nasional telematika untuk instansi pemerintah diperlukan, katanya, karena data masing-masing departemen masih belum standar sehingga tidak bisa dikompilasikan. Sebelumnya, Deputi Bidang Infrastruktur Data Spasial Bakosurtanal, Henny Lilywati di Jakarta, Rabu (14/11/2007) mengatakan setiap instansi yang terlibat atau menjadi simpul jaringan diharapkan dapat menghasilkan data spasial berikut metadata (informasi tentang data) yang berkualitas yang terintegrasi ke dalam suatu sistem jaringan nasional. "Kalau Perpres ini jalan, pusat data ini akan menjadi seperti Google Earth," kata Henny membandingkan dengan data spasial yang dikelola oleh Google. Integrasi data spasial itu disebut Henny akan sangat membantu untuk melakukan analisis seperti penanganan bencana, penanganan epidemi maupun peta kemiskinan. "Itulah cita-cita kita, impian kita, punya informasi lengkap sampai ke alamat rumah maupun fasilitas apa yang dimiliki rumah itu seperti berapa watt listriknya, sudah ada jaringan telepon atau tidak, tinggal diklik," papar Henny. Akan tetapi tentu saja informasi rahasia tidak akan dapat diakses oleh publik serta beberapa data hanya dapat diakses dengan membelinya, demikian Henny. (*)

Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008