Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Jimmy Carter menilai, kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menutup sementara lalu lintas sungai di bawah Jembatan Kalahien, Kabupaten Barito Selatan, membuat pendapatan asli daerah menjadi berkurang.
Penutupan sementara itu bukan hanya mengurangi PAD provinsi maupun sejumlah kabupaten di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito tapi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kata Jimmy di Palangka Raya, Jumat.
"Jadi, menurut saya, kebijakan penutupan sementara tersebut perlu dipikirkan kembali. Jangan sampai kebijakan itu merugikan daerah," ucapnya.
Baca juga: Pemilik tongkang wajib perbaiki kerusakan fender Jembatan Kalahien
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menerbitkan surat intruksi bernomor 188.5/788/Dishub tentang Penutupan Sementara Kegiatan Pelayanan Kapal Laut (Kapal Tongkang Batu Bara dan Angkutan Rakit Kayu Log) Melintas di Bawah Jembatan Kalahien. Penutupan yang dimulai dari 28 Oktober sampai 3 November 2019 itu, untuk kelancaran perbaikan dan pembangunan tiang pengaman atau fender Jembatan Kalahien dan keselamatan lalu lintas kapal laut, sungai dan danau di bawah jembatan itu.
Menurut Jimmy, penutupan sementara tersebut tidak terlalu perlu dilakukan. Sebab, sepengetahuan dirinya, fender Jembatan Kalahien yang diperbaiki sebelah kanan, sedangkan alur mudik sungai waktu milir transportasi sungai yang bermuatan, baik tongkang maupun lainnya, selalu berada di sebelah kiri.
"Saya juga pernah melihat pembangunan jembatan di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, tapi tidak ada penghentian penggunaan alur Sungai Barito. Tongkang pun masih bisa lalu-lalang. Kenapa pada saat perbaikan Jembatan Kalahien harus ditutup. Sekalipun sifatnya sementara," ucapnya.
Baca juga: Tongkang dilarang melintas usai robohnya pengaman Jembatan Kalahien
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan IV meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya itu menyebut, debit air sungai di bawah Jembatan Kalahien tidak selalu dapat dilintasi tongkang. Apalagi pada saat musim kemarau, secara otomatis tongkang dipastikan tidak dapat melintas.
Dia mengatakan musim kemarau di provinsi ini cukup lama terjadi, dan baru musim hujan beberapa pekan terakhir ini, sehingga debit air Sungai Barito mulai naik dan bisa dilintasi tongkang. Namun, dengan adanya kebijakan penutupan sementara tersebut, semakin menyulitkan tongkang melintas.
"Jadi, pemerintah perlu juga memperhatikan para pengusaha di wilayah Barito. Jangan sampai pengusaha itu tidak mau lagi berinvestasi di daerah ini, kita juga yang rugi. Bagaimanapun banyak masyarakat kita yang bekerja di perusahaan yang ada di wilayah Barito," demikian Jimmy.
Baca juga: Belasan baut jembatan Kalahien hilang
Pewarta: Kasriadi/Jaya W Manurung
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019