"Paling krusial adalah tentang Papua, itu kami sampaikan. Sampai hari ini pun terus menyampaikan," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, di Jakarta, Jumat.
Menurut Taufan, Komnas HAM berperan memfasilitasi seluruh pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan persoalan di Papua.
Komnas HAM, kata dia, telah melakukan kunjungan ke Papua selama beberapa hari, yakni 13-17 Oktober 2019 untuk melihat persoalan yang terjadi.
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan penyelesaian persoalan di Papua tidak bisa dilakukan secara sepotong, melainkan harus bersifat menyeluruh.
Pelantikan sebagai Presiden RI untuk lima tahun mendatang, kata dia, menjadi momentum yang tepat bagi Jokowi untuk memprioritaskan upaya penyelesaian persoalan di Papua.
"Ini penting, apalagi momennya tepat. Hari Minggu, Presiden dilantik. Saya kira Papua jadi prioritas pertama dari program Presiden dan Wapres untuk lima tahun mendatang," katanya.
Artinya, kata Beka, Jokowi dan KH Ma'ruf Amin memiliki momentum yang tepat untuk membuktikan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan di Papua dengan standar HAM.
Senada, Amiruddin yang juga Komisioner Komnas HAM menambahkan bahwa Presiden dan kabinet barunya dalam tiga bulan pertama harus bisa menunjukkan perhatiannya terhadap Papua.
"Kami dari Komnas HAM ingin kabinet baru dalam tiga bulan pertama ada langkah untuk Papua. Kami akan lihat. Ini penting agar bisa mendapatkan langkah terukur untuk penanganan Papua," katanya.
Baca juga: Pemerintah perlu pikirkan generasi muda selesaikan konflik Papua
Baca juga: Komnas HAM desak pengungkapan kerusuhan di Wamena
Baca juga: Indonesia jawab politisasi isu Papua oleh Vanuatu di Dewan HAM
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
