Jakarta (ANTARA News) - Baru sekitar 10.000 perusahaan (20 persen) perusahaan yang melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Lima Menteri tentang pergeseran hari kerja terkait penghematan energi dari 50.000 perusahaan besar di Indonesia.Perusahaan yang sudah melaksanakan SKB tersebut dari sektor manufaktur dan garmen, kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno ketika meninjau sejumlah perusahaan di Jakarta, Rabu.Ikut bersama rombongan menteri Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga. Peninjauan dilakukan pada PT Panasonic di Jl. Raya Bogor dan PT Focus Garmindo di Kawasan Berikat Nusantara.Dalam kunjungan tersebut, Vice Presiden PT Panasonic Mas Achmad Daniri mengusulkan agar PLN membuat jadwal pemadaman tidak mendadak.Usulan agar jadwal pemadaman bergilir tidak mendadak juga disampaikan sejumlah perusahaan di daerah.Erman mengatakan saat melakukan kunjungan ke daerah muncul usulan agar jadwal pemadaman pada 2009 sudah diberikan ke perusahaan pada akhir 2008. Tujuannya, agar perusahaan bisa menyesuaikannya dengan jadwal kerja karyawannya agar tidak mengganggu hubungan kerja. Erman meminta Dinas Tenaga Kerja menampung usulan seputar SKB tersebut untuk diteruskan ke menteri-menteri terkait lainnya, yaitu Menperin, Menteri ESDM, Menneg BUMN dan Perdagangan. "Usulan ini kan bisa jadi `feedback` bagi pemerintah dalam membuat peta pembenahan manajemen energi," ujarnya. Dalam kunjungan ke dua lokasi perusahaan tadi, terlihat perusahaan sudah menghemat energi. Diantaranya memadamkan sebagian lampu penerangan, tidak menggunakan lift, memakai atap transparan dan membuka jendela-jendela. Menurut Menakertrans, pelaksanaan SKB 5 Menteri bisa berjalan baik karena ada kerjasama yang baik antara serikat pekerja dengan manajemen perusahaan. Pada kesempatan itu Mas Achmad juga minta bantuan Jamsostek untuk membangun rusunami (rumah susun sederhana milik), dilahan dekat lokasi pabrik Panasonic seluas 5.000 M2. Permintaan ini disanggupi Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga. "Kita akan bantu, karena memang Jamsostek memiliki anggaran pinjaman uang muka perumahan (PUMP). Saat ini sudah tersedia Rp 90 miliar dari Rp 300 miliar yang kita anggarkan."(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
