Menkeu harap Indonesia Aid dorong kontribusi positif RI kepada dunia

Lembaga ini kami harap mampu terus menunjang politik luar negeri dalam rangka menunjukkan Indonesia sebagai negara besar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional atau Indonesia Aid yang baru diluncurkan mampu mendorong kontribusi dan pengaruh positif Indonesia kepada masyarakat dunia.

"Lembaga ini kami harap mampu terus menunjang politik luar negeri dalam rangka menunjukkan Indonesia sebagai negara besar," kata Sri Mulyani Indrawati dalam peluncuran Indonesia Aid di Jakarta, Jumat.

Menurut Menkeu, Indonesia merupakan negara besar baik dari sisi jumlah penduduk, letak geografis hingga ukuran ekonomi.

Untuk itu, Indonesia sebagai salah satu negara organ dunia untuk ikut menjaga perdamaian dunia, sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa.

Selain itu, bertanggung jawab menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan tahun 2018 pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp1 triliun dan tahun ini, pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp2 trilliun.

Dana tersebut disalurkan salah satunya untuk bantuan kemanusiaan kepada masyarakat internasional yang membutuhkan.

"Kami di Kemenkeu siap kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan kementerian/lembaga lainnya dalam rangka untuk mengelola dana tersebut dalam rangka menunjang tujuan Indonesia," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman menambahkan Indonesia Aid itu akan menjadi lembaga yang mengkoordinasi dana-dana dari kementerian/lembaga.

Artinya, penyaluran bantuan atau hibah dari Indonesia ke luar negeri bisa dilakukan melalui lembaga tersebut atau satu pintu sehingga lebih selaras.

"Sekarang mau diikoordinir dan di sini akan ada komitenya dari Kemenkeu dan Kemenlu dan Bappenas juga, lebih fokus, terkoordinasi dan efektif," katanya.

Indonesia Aid diluncurkan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri yang dihadiri juga Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.