Lima tahun Kominfo, dari Palapa Ring hingga pembatasan internet

Jakarta (ANTARA) - Rudiantara yang memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak 2014, masa jabatannya di Kabinet Kerja berakhir dalam waktu dekat, menyusul akan diumumkannya susunen kabinet setelah pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 20 Oktober.

Menkominfo Rudiantara memiliki rekam jejak panjang di dunia telekomunikasi, yang membantunya merealisasikan sejumlah kebijakan maupun pembangunan yang vital bagi sektor telekomunikasi dan digital di Indonesia. Berikut ulasannya:

1. Palapa ring

Proyek infrastruktur jaringan tulang punggung Palapa Ring merupakan salah satu program utama Kominfo untuk meratakan akses telekomunikasi dan internet di Indonesia.

"Bukan saya yang menggagas Palapa Ring," kata Rudiantara saat mengadakan acara ramah-tamah di Jakarta, Kamis (17/10) malam.

Palapa Ring salah satu pekerjaan lama yang tertunda, diwacanakan sekira 2007 lalu. Kominfo mulai membangun Palapa Ring pada 2015 lalu, membaginya menjadi tiga bagian sesuai dengan wilayah geografis Indonesia, yakni Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah dan Palapa Ring Timur.

Palapa Ring atau yang juga populer dengan nama "tol langit" baru saja diresmikan pada 14 Oktober lalu, setelah paket Timur, yang paling sulit dibangun selesai dan dapat beroperasi. Proyek ini berupa infrastruktur telekomunikasi jaringan serat optik total sepanjang 12.000 kilometer untuk ketiga paket Palapa Ring, membentuk cincin backhaul untuk menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia, mengutip situs Kominfo.

Kabel serat optik Palapa Ring menjangkau 90 kabupaten/kota dengan rincian 57 kabupaten/kota layanan dan 33 kabupaten/kota interkoneksi.

2. Startup

Gerakan tersebut merupakan wujud membangun bangsa dengan menggerakkan Indonesia melalui solusi berbasis karya, teknologi dan inovasi. (ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI)

Perkembangan internet dan teknologi turut membawa Indonesia ke iklim ekonomi digital, perusahaan rintisan merupakan salah satu sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

Pada 2016, Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi digital di Asia Tenggara pada 2020, nilainya ditaksir berada di angka 130 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun tersebut.

Tidak lama berselang, Kominfo mengumumkan program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital untuk mendorong pertumbuhan perusahaan rintisan di Indonesia. Gerakan ini bermula di 10 kota yang dinilai sudah siap dari segi infrastruktur jaringan internet, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Bali, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Makassar, Malang dan Pontianak.

Gerakan Nasional 1000 Startup Digital per akhir 2018 sudah melahirkan 584 startup yang disaring dari 40.000 startup pendaftar. Program ini mengalami sejumlah pembaruan, ditandai dengan acara Ignite The Nation berdekatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan pada Agustus lalu.

Tahapan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital terbaru terdiri dari Ignition, Workshop, Hacksprint, Bootcamp dan Incubation.

Kominfo juga menyiapkan program untuk startup yang lebih matang, dengan harapan mereka dapat menjadi unicorn, dalam program Next Indonesian Unicorn atau Nexticorn.

Para startup yang terpilih dalam program ini akan dipertemukan dengan calon investor pada gelaran Nexticorn Summit, yang sudah dua tahun berturut-turut digelar. Tercatat terdapat 108 startup peserta pada akhir 2018 yang ikut program Nexticorn.

3. Satelit

Satelit Merah Putih menghadirkan layanan komunikasi "broadband" di area-area yang tidak dapat dijangkau teknologi "fiber optic" maupun sistem komunikasi lainnya, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/kye

Tol langit yang dicita-citakan pemerintah bukan hanya infrastruktur melalui Palapa Ring, namun juga satelit multifingsi untuk wilayah-wilayah yang tidak terjangkau dengan kabel serat optik baik melalui darat maupun laut.

Tahapan pembangunan satelit yang akan dinamai Satria, singkatan dari Satelit Republik Indonesia, dimulai sejak pertengahan tahun ini, melalui penandatanganan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Satria akan dibangun pada akhir 2019 setelah melewati tahap pemenuhan pembayaran (financial closing) dan selesai pada 2022.

Satria akan menggunakan teknologi high throughput yang menawarkan daya besar dan wilayah jangkauan lebih luas, namun, efisien dari segi biaya. Cakupan layanan Satria diperkirakan mencapai 15.000 titik layanan publik, berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, administrasi pertahanan dan keamanan serta pemerintahan.

Rudiantara menyatakan Indonesia memerlukan kapasitas yang besar sehingga perlu ada tiga satelit untuk menghubungkan sekolah hingga rumah sakit dapat terhubung ke internet cepat.

4. Registrasi kartu SIM

Sesuai Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, Kominfo akan melakukan pemblokiran bagi pengguna yang tidak melakukan registrasi kartu SIM prabayar. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko

Pemerintah mewajibkan pengguna kartu seluler untuk mendaftarkan nomor dan identitas diri ke operator seluler untuk menertibkan dan validasi data pengguna, sejak akhir 2017 lalu.

Validasi data pelanggan seluler diyakini dapat menumbuhkan peluang industri yang lebih sehat, serta data pelanggan yang lebih berkualitas. Regitrasi kartu SIM prabayar dimulai pada Oktober 2017 lalu, menggunakan nomor induk penduduk (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Kartu Keluarga.

Regitrasi kartu prabayar divalidasi dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Jika tidak mendaftar, pelanggan harus menanggung konsekuensi nomornya tidak bisa dipakai.

Salah satu tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatasi penipuan melalui SMS atau telepon.

5. Blokir situs

Kominfo bertindak tegas terhadap situs maupun aplikasi yang memuat konten yang bertentangan dengan peraturan di Indonesia, antara lain pornografi, perjudian dan kekerasan, dengan memblokir situs tersebut jika dalam periode yang diberikan tidak patuh.

Salah satu kebijakan blokir yang cukup kontroversial adalah ketika Kominfo memblokir media sosial Tumblr pada awal 2018 karena temuan konten pornografi. Warganet memprotes kebijakan tersebut karena selama ini menggunakan platform Tumblr untuk kegiatan bermanfaat, misalnya menyalurkan hobi fotografi.

Tumblr harus menempuh perjalanan panjang agar platform mereka dapat kembali digunakan di Indonesia, baru pada akhir 2018 Kominfo membuka kembali blokir Tumblr.

Kominfo juga memblokir aplikasi live streaming Tik Tok pada pertengahan 2018 karena memuat konten negatif untuk anak-anak dan remaja. Di Indonesia, aplikasi Tik Tok populer di kalangan anak-anak usia sekolah.

Berbeda nasib dengan Tumblr, Tik Tok hanya diblokir dalam hitungan minggu karena penyedia aplikasi tersebut kooperatif dan segera mengatasi konten-konten yang dicap negatif.

6. Pembatasan internet

Sepanjang lima tahun, Kominfo dua kali memberlakukan blokir internet di Indonesia, keduanya terjadi pada 2019.

Blokir pertama berupa pembatasan akses (throttle) ke sejumlah fitur media sosial Facebook dan Instagram serta aplikasi pesan WhatsApp menyusul aksi ricuh di Jakarta pada 22 Mei lalu.

Kominfo selama beberapa hari membatasi akses untuk fitur berkirim gambar dan video untuk ketiga aplikasi tersebut di Jakarta dengan tujuan mengurangi hoax setelah demonstrasj yang berujung pada kericuhan.

Pembatasan internet kembali terjadi pada Agustus lalu, di Papua dan Papua Barat, setelah kerusuhan yang bermula dari aksi rasisme terhadap beberapa warga Papua di Surabaya. Pembatasan internet terjadi di banyak kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat, berlangsung selama beberapa pekan karena kondisi belum kondusif.

Pembatasan internet di Papua dan Papua Barat juga bertujuan untuk meredam hoax yang beredar lewat pesan instan maupun dunia maya.

Rudiantara mengakui pembatasan internet merupakan salah satu keputusan berat yang harus diambil selama menjabat menteri.

"Di satu pihak saya menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan kebebasan bermedia. Tapi disatu pihak juga ada kepentingan yang lebih besar yaitu national security dan berat memutuskannya," kata Rudiantara.

Internet di Papua dan Papua Barat baru terbuka penuh pada pertengahan September lalu.