Selandia Baru akan lakukan patroli polisi setelah kasus Christchucrh

Wellington (ANTARA) - Para pejabat Selandia Baru pada Jumat mengumumkan rencana untuk menurunkan polisi bersenjata yang berpatroli di bagian-bagian negara itu dalam sebuah proyek percobaan menyusul meningkatnya kekhawatiran keamanan setelah penembakan massal di Christchurch pada Maret yang menewaskan 51 orang.

Selandia Baru, seperti Inggris dan Norwegia, adalah salah satu dari sedikit negara tempat polisi tidak membawa senjata saat bertugas biasa. Namun, senjata tangan, senapan dan taser disimpan di kendaraan mereka dan dapat digunakan dengan izin atasan.

Kejahatan serius relatif tidak biasa terjadi di Selandia Baru, meskipun polisi garis depan dipersenjatai selama beberapa minggu setelah pembantaian oleh tersangka supremasi kulit putih di dua masjid di Christchurch pada 15 Maret.

Serangan itu memicu perdebatan tentang apakah semua polisi harus membawa senjata api.

"Menyusul peristiwa 15 Maret di Christchurch, lingkungan operasi kami telah berubah," kata Komisaris Polisi Mike Bush dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.

"Polisi harus memastikan orang-orang kita diperlengkapi dan diaktifkan untuk melakukan peran mereka dengan aman dan untuk memastikan masyarakat kita, dan merasa, aman. Ini berarti memiliki orang yang tepat dengan alat, keterampilan, dan pengetahuan yang tepat siap untuk merespons setiap saat," kata dia.

Tim Respons Bersenjata akan diluncurkan di kabupaten Manukau di Auckland, kota terbesar di Selandia Baru, Waikato dan di Canterbury pada 28 Oktober dalam uji coba enam bulan.

Mereka akan secara rutin dipersenjatai, diperlengkapi, dapat bergerak dan siap untuk mendukung para perwira polisi garis depan pada insiden yang membutuhkan kemampuan taktis yang ditingkatkan, kata Bush.

Dia mengatakan tidak ada ancaman langsung.

Warga negara Australia, Brenton Tarrant dituntut atas serangan di Christchurch, penembakan waktu damai terburuk di Selandia Baru. Tarrant mengaku tidak bersalah atas 92 dakwaan terhadapnya dan menghadapi persidangan pada bulan Mei.

Tingkat ancaman telah meningkat di seluruh negeri sejak serangan Christchurch dan 1.400 senjata api telah disita dari para pelanggar sejak Maret.

Menteri Kepolisian Stuart Nash mengatakan langkah itu tidak berarti bahwa polisi akan dipersenjatai secara rutin.

"Tiga bidang telah dipilih untuk persidangan karena insiden kejahatan yang melibatkan para pelaku bersenjata," kata Nash.

"Polisi mendatangi beberapa info tanpa mengetahui apa yang sedang mereka jalani. Setiap bulan polisi menemukan 200 insiden di mana senjata api terlibat," katanya.

Warga Selandia Baru harus memiliki izin untuk memiliki senjata api. Diperkirakan ada 1,5 juta senjata di negara tersebut.

Pemerintah melarang senjata semi-otomatis gaya militer dan kaliber tinggi lainnya dalam beberapa minggu setelah penembakan di Christchurch dan juga memperkenalkan skema amnesti senjata. Lebih dari 29.000 senjata api telah dikumpulkan sejauh ini, menurut statistik yang disediakan di situs web polisi.

Sumber: Reuters