Jakarta (ANTARA News) - Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengungkapkan pemerintah akan berupaya memperbaiki masalah administrasi melalui perbaikan kinerja aparatur negara dalam rangka meningkatkan daya saing iklim usaha di Indonesia. "Aparatur negara memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, baik pelayanan publik maupun sektoral," kata Paskah di Jakarta, Rabu. Menurut Paskah, peran aparatur pemerintah harus lebih dimantapkan agar mampu berkontribusi dan mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional mengingat saat ini masih banyak terdengar kritik dan keluhan dari pelaku usaha di Indonesia. Keluhan tersebut seperti oknum birokrat yang masih berperilaku koruptif, kualitas pelayanan yang belum baik, kurang efisien dan kurang efektif, serta kurang transparan dan akuntabel. "Karena itu, aparatur negara sangat perlu ditingkatkan, agar pembangunan perekonomian nasional bisa berjalan," jelasnya. Paskah mengakui, sinergi yang baik antara pemerintah dengan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, dan unsur masyarakat lainnya sebagai bagian pilar utama pembangunan masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, Deputi Kemeneg PPN/Bappenas bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bambang Sutedjo menambahkan, pada saat ini pendapat para pemangku kepentingan utama dalam bidang aparatur negara, baik dari lingkungan pemerintah maupun di luar pemerintah, perlu dipertemukan. "Untuk meningkatkan daya saing dan pembangunan nasional, penting sekali mendengarkan aspirasi masyarakat. Sebab merekalah pemilik kedaulatan sejati dan kepada merekalah birokrasi seharusnya melayani," katanya. Sedangkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Sunarno mengungkapkan, pihaknya berhasil mengidentifikasi beberapa permasalahan daya saing nasional yang mengganjal Indonesia, yaitu infrastruktur kawasan ekonomi atau industri dan sistem pelayanan investasi yang masih lemah, serta kebijakan insentif investasi yang kurang kompetitif. Selain itu, tambahnya, masih ada masalah lain seperti masih buruknya kondisi ketenagakerjaan di Indonesia terkait kualitas dan hubungan industrial; standar produksi barang dan jasa yang kurang kompetitif; ekonomi biaya tinggi; kepastian hukum yang masih lemah; lemahnya publikasi dan promosi dagang serta industri di berbagai negara; juga kemampuan daya beli masyarakat relatif rendah. Ditambahkannya, karakteristik administrasi sektor publik erat kaitannya dengan berbagai kelompok swasta maupun individu dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat. "Karena itu, isu tentang peningkatan daya saing nasional harus diperhatikan secara teliti. Dan yang lebih penting, harus didorong terus sehingga meningkatkan perekonomian Indonesia," tambahnya. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008