Kabinet baru Jokowi-Ma'ruf diminta perhatikan dua hal

Indonesia harus tumbuh rata-rata minimal 6,5 persen hingga 2030 untuk bisa lepas dari 'middle income trap'

Jakarta (ANTARA) - Kabinet baru Jokowi-Ma'ruf Amin diminta memperhatikan dua hal, yakni memanfaatkan bonus demografi agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) dan meningkatkan kerja sama regional.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi dalam diskusi bertajuk "Tantangan Kabinet Baru Menghadapi Kondisi Ekonomi Global" di Jakarta, Kamis, mengatakan Indonesia harus tumbuh rata-rata minimal 6,5 persen hingga 2030 untuk bisa lepas dari middle income trap.

"Bagaimana bisa tumbuh sebesar itu, kuncinya cuma dua, yaitu ekspor dan investasi," katanya.

Fithra menuturkan untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,5 persen hingga 2030, Indonesia membutuhkan investasi hingga Rp35 ribu triliun. Pertumbuhan industri juga harus digenjot hingga 9,8 persen per tahun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut.

"Untuk bisa mencapai itu, maka yang utama meningkatkan produktivitas domestik dengan mendorong industri serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya kompetitif," ujarnya.

Poin kedua yang perlu jadi perhatian kabinet baru Jokowi-Ma'ruf, lanjut Fithra, adalah terus meningkatkan perkongsian regional dengan negara-negara lain.

Baca juga: Tingkatkan ekspor, pemerintah dinilai perlu buka pasar baru

Pemerintah juga diminta untuk terus mengejar skema kerja sama perdagangan dengan negara-negara nontradisional agar bisa lepas dari potensi krisis.

"Kita bisa belajar saat 2008, kita berhasil survive (bertahan) dari krisis itu karena kita lebih terhubung secara internasional dengan negara lain," katanya.

Dengan mengintensifkan kerja sama internasional, Direktur Eksekutif Next Policy itu berharap tantangan global bisa diantisipasi dengan lebih baik di masa mendatang.

Baca juga: Kabinet Jokowi-Ma'ruf dinilai bakal lebih berpihak ke sektor riil
Baca juga: Jokowi pilih orang hebat jadi menteri periode 2019-2024