Depok (ANTARA News) - Sejak Indonesia merdeka 63 tahun yang lalu, belum pernah ada kebijakan pemerintah yang benar-benar bertolak dari filosofi Pancasila yang berpihak pada kaum miskin.Hal tersebut dikemukakan oleh mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, A. Syafii Ma`arif, dalam pidato politiknya pada acara Konferensi Warisan Otoritarianisme II : Demokrasi dan Tirani Modal, di Pusat Studi Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, di Depok, Selasa.Ia mengatakan, pada era 1950-an pemerintah telah mengarah pada kebijakan yang berpihak pada kaum miskin, tetapi usianya tidak panjang, sehingga program mulia itu tidak dapat diwujudkan.Dengan kata lain, kata dia, pemerintah kurang peka terhadap tujuan kemerdekaan yang sebenarnya, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, sehingga secara diam-diam Pancasila dan UUD dianggap angin lalu saja.Lebih lanjut ia mengatakan, masalah kemiskinan memang sering disebut dan diperdebatkan, tetapi lebih untuk kepentingan wacana dan retorika politik, sedangkan kebijakan politik yang dijalankan jauh dari kehendak dasar negara dan UUD itu. "Inilah menurut pantauan saya yang menjadi sebab utama mengapa Indonesia masih belum juga siuman secara meyakinkan sampai detik ini," jelasnya. Sementara itu, pengamat ekonomi politik UI, Andrinof A. Chaniago mengatakan pembangunan yang dilakukan Indonesia memang belum merata karena konsentrasi modal hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. "Ini yang menyebabkan pembangunan hanya pada tataran tertentu saja," katanya. Menurut dia, sirkulasi ekonomi juga tidak menyebar sehingga tidak merata. Kelompok pengusaha kecil semakin tidak berkembang, karena tidak pernah didukung dana yang cukup. Untuk itu, kata dia, pemerintah perlu memberikan kemudahan bagi para pengusaha kecil untuk berkembang dengan memberikan modal yang cukup. Ia juga mengemukakan terkonsentrasinya modal hanya pada kalangan tertentu saja juga menyebabkan demokrasi yang berjalan tidak final dan hanya dikuasai oleh pemilik modal. "Lihat saja siapa maju sebagai sebagai calon kepala daerah dan calon legislatif, tentunya yang mempunyai modal kuat," katanya.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008