Suku Dayak minta diprioritaskan soal lapangan kerja di ibu kota baru

Dalam kesenjangan posisi ini rentan menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi adanya konflik sosial dan ini yang harus diantisipasi

Jakarta (ANTARA) - Tokoh Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Dolvina Damus mengimbau kepada pemerintah untuk dapat memprioritaskan masyarakat Suku Dayak dengan memberikan porsi lebih pada lapangan pekerjaan, agar bisa turut memajukan pembangunan Indonesia.

“Diharapkan dalam pembangunan dan pengembangan ibu kota negara dapat diberikan kebijakan khusus kepada Suku Dayak baik dalam hal ketenagakerjaan,” katanya di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan saat ini posisi masyarakat adat Suku Dayak sedang menjadi minoritas di Kalimantan karena mereka biasanya tinggal di pedalaman, pinggiran, dan perbatasan.

Khusus di Kalimantan Timur yang merupakan calon lokasi ibu kota baru hanya ada sekitar 10 persen warga Suku Dayak dengan mayoritas mata pencahariannya sebagai petani ladang, sawah, dan kebun.

Hal itu berbeda dengan warga pendatang dan suku lain yang hidup di Kalimantan Timur seperti Suku Banjar yang yang menguasai perdagangan, Bugis menguasai perdagangan antar pulau dan transportasi, serta Suku Jawa yang dominan di struktur pemerintahan sebagai pegawai negeri dan swasta.

“Dalam kesenjangan posisi ini rentan menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi adanya konflik sosial dan ini yang harus diantisipasi,” ujarnya.

Selain itu, menurut Dolvina, pemerintah juga harus memberikan perlindungan terkait tanah dan hutan adat masyarakat Suku Dayak karena itu merupakan sumber kehidupan.

“Karakteristik masyarakat itu kehidupan ekonomi masih bersumber dari hutan dan SDA. Perlu ada kebijakan karena itu sebagai 'air susu ibu; bagi Suku Dayak,” ujarnya.

Ia berharap dengan adanya rencana realisasi pemindahan ibu kota baru ini akan mampu memberikan nilai ekologi, sosial, dan budaya sehingga masyarakat Dayak mampu berperan maksimal dalam pembangunan dan pemajuan Indonesia.

Sementara itu Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah memang membutuhkan partisipasi dari semua pihak selama masa pemindahan ibu kota baru dan akan mendahulukan adanya ketersediaan tenaga kerja dari penduduk lokal.

Bambang menambahkan pihaknya akan memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada masyarakat lokal dalam waktu dekat, sehingga jika ibu kota negara di Kalimantan Timur sudah jadi mereka akan mendapat peluang yang baik.

“Itu pasti, dengan kebutuhan tenaga kerja begitu besar tapi pada saat yang sama akan diberikan pelatihan sehingga saat kotanya beroperasi tetap mendapat peluang bekerja yang baik,” kata Bambang Brodjonegoro.