Kuala Lumpur, (ANTARA News) - Keputusan pengadilan Filipina untuk menghentikan penandatanganan kesepakatan atas tanah antara pemerintah dan kelompok pemberontak separatis hanya bersifat sementara, kata Menteri Luar Negeri Filipina, Alberto Romulo, di Kuala Lumpur Selasa. Kesepakatan itu dipandang berarti untuk memuluskan jalan bagi pemecahan politik terakhir, untuk mengakhiri perang yang dikobarkan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) selama 30 tahun untuk membentuk negara Islam merdeka di wilayah Filipina selatan. Romulo, yang terbang ke ibukota Malaysia untuk rencana penandatanganan perjanjian itu, Senin mengakui menerima keputusan Mahkamah Agung yang tidak setuju atas penandatanganan kesepakatan tersebut. Namun dia mengatakan, ia menyatakan yakin kesepakatan itu tidak bertentangan dengan konstitusi. "Penangguhan sementara ini mengecewakan kami semua dan kepada Mahkamah Agung kami akan menjelaskan kasus kami, mengapa kami harus melanjutkan penandatanganan memonrandum perjanjian bagi wilayah nenek-moyang, yang berada di dalam hukum kami," katanya. "Kami meyakini bahwa sebenarnya kami harus bisa mengembalikan (wilayah itu) dan memorandum tentang wilayah para leluhur itu ditandatangani," katanya dalam suatu konferensi pers. Ditanya apakah keputusan Mahkamah Agung itu akan berkepanjangan, dia mengatakan, ia berharap pengadilan menangani kasus ini dengan `adil dan mengembalikan kepada yang berhak.` Rencana kesepakatan itu memicu aksi protes massal di jalan-jalan di bagian selatan negara, di tengah-tengah kekhawatiran bahwa daerah-daerah non Muslim juga akan dicakup dalam kesepakatan yang memberikan kontrol kepada MILF, atas sebagian besar wilayah di pulau Mindanao selatan itu. Perjanjian akan memberikan MILF kewenangan untuk mengatur otonomi daerah itu secara sah, dengan mempunyai sistem hukum, perbankan, pendidikan dan pelayanan umum serta pasukan keamanan sendiri. Kaum separatis Muslim terlibat saling tembak mortir dengan tentara pemerintah di wilayah selatan, hanya beberapa jam setelah mahkamah memutuskan hal itu. Serangan ini berakhir beberapa jam, kata pihak militer. Menteri Luar Negeri Malaysia, Rais Yatim, dalam konferensi pers bersama itu mengatakan, bahwa pihaknya mengharapkan perdamaian segera terwujud, dan tidak dilanggar oleh siapapun. Malaysia, yang menjadi tuanrumah perundingan perdamaian antara kedua pihak, Senin mengembalikan keputusan penarikan tentaranya dari Filipina selatan, di mana mereka memantau gencatan senjata antara pemerintah dan MILF. (*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
