Polri minta dukungan berbagai pihak atasi bahaya penyebaran hoaks

Jakarta (ANTARA) - Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan Polri meminta dukungan dari berbagai pihak untuk mengatasi bahaya penggunaan media sosial terkait penyebaran informasi hoaks.

Pasalnya dalam mengatasi bahaya penyebaran hoaks, Polri tidak bisa melakukannya sendirian.

"Kami dengan masif menggelar FGD. Bukan hanya tugas kami (Polri) mengedukasi, tapi semuanya. Mari kita dialog, kita mengajar, kita diskusi untuk generasi milenial yang matang di masa depan," tutur Irjen Iqbal dalam Forum Group Discussion (FGD) Divisi Humas Polri dengan tema Milenial Dalam Pusaran Hoax dan Masa Depan Bangsa, di Jakarta, Rabu.

Iqbal mengatakan, di era digital sekarang membuat literasi penggunaan media sosial tak terkontrol.

Untuk itu harus ada edukasi penggunaan media sosial terhadap masyarakat.

"Jangan sampai era digital ini semakin memburuk. Kami selaku pengemban, penegak hukum, Polri menyadari tidak bisa bekerja sendiri mengerjakan tupoksinya. Kami butuh dukungan, kami siap untuk dialog," katanya.

Iqbal mencontohkan bahaya penyebaran informasi hoaks yang cukup nyata belakangan ini adalah kasus Papua.

Menurut Iqbal, bahaya hoaks tak hanya bisa membuat kebencian antarsesama namun juga membuat orang kehilangan nyawa.

"Kalau kita bicara hoaks erat dengan era digital 4.0. Kalau tidak dikelola, era digital ini bahaya. Contoh Papua. Bagaimana ada gambar screenshoot korban Tolikara, setelah kami selidiki, ternyata itu kejadian sudah lama sehingga Papua, Papua Barat bergejolak. Setelah didalami ada yang setting memanfaatkan momentum sidang PBB. Dampaknya bukan hanya menebar kebencian tapi banyak nyawa hilang di sana," katanya.

Oleh karena itu, Iqbal ingin ada edukasi penggunaan media sosial yang terus digencarkan kepada masyarakat khususnya kaum milenial.

Dalam acara tersebut, hadir sejumlah narasumber diantaranya Tenaga Ahli Kedeputian lV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, pakar komunikasi politik Emrus Sihombing, Ketum PB HMI Respiratori Saddam Al Jihad, Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo Semuel Abrijani dan Kasubdit l Dittipid Siber Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni.
Baca juga: Dewan Pers dorong pemerintah buat regulasi platform media sosial