Mataram diminta siapkan pra-desain penataan kawasan terdampak gempa

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, diminta segera menyiapkan pra-desain penataan kawasan terdampak secara masif gempa bumi 2018, sebagai dasar untuk mendapatkan bantuan dari Bank Dunia sekitar Rp14 miliar.

"Rencananya kita diberikan bantuan sebesar Rp14 miliar dari CSR Bank Dunia. Jumlah itu naik dari rencana sebelumnya Rp11 miliar," kata Koordinator Kota Tanpa Kumuh (KotaKu) Kota Mataram Hartati di Mataram, Rabu.

Hartati yang ditemui di sela kegiatan latihloka KotaKu yang dihadiri perwakilan sekitar 10 kabupaten/kota se-Indonesia mengatakan, dengan kenaikan rencana bantuan itu, pemerintah kota diminta mencari data tambahan untuk kegiatan fasilitas umum.
Baca juga: Kawasan kumuh Kota Mataram dibenahi dengan program "KotaKu"

Misalnya, fasilitas pendidikan dan kegiatan industri rumah tangga yang memberikan dampak terhadap pencemaran air seperti industri tahu, tempe dan ayam potong.

"Setelah itu, barulah kita diminta menyiapkan pradesain yang betul-betul bagus dan wah, sebab direncanakan pengerjaan fisik dimulai tahun 2020," ujarnya.

Lebih jauh Hartati mengatakan, dari hasil pendataan terdapat lima lingkungan yang akan menjadi sasaran penataan program kawasan pascabencana.

Lima lingkungan yang terindentifikasi terdampak masif gempa bumi Agustus 2018 adalah, Lingkungan Pengempel Indah dan Gontoran di Kelurahan Bertais, Lingkungan Tegal dan Jangkuk di Kelurahan Selagalas serta Lingkungan Kamasan di Kecamatan Selaparang.
Baca juga: Kawasan kumuh Kotawaringin Timur tersisa 2,67 hektare

Menurut dia, penataan kawasan terdampak gempa bumi itu dilakukan karena sejumlah infrastruktur di kawasan tersebut mengalami kerusakan. Infrastruktur yang rusak antara lain jalan, drainase, instalasi pengelolaan air limbah milik masyarakat, dan jamban.

"Tetapi sekarang kita diminta untuk melengkapi dengan fasilitas umum lainnya," katanya lagi.

Sementara untuk penataan aspek penyediaan air bersih dan rumah kumuh sudah dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melalui berbagai program bantuan pascagempa.

"Kami fokus mengintervensi penanganan aspek jalan dan sanitasi," ujarnya.
Baca juga: Pemerintah gelar "Kotaku" di Ambon atasi kekumuhan