Balikpapan (ANTARA News) - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar menginstruksikan kepada kader dan pengurus di daerah untuk tidak memilih figur dan tokoh Golkar yang tersangkut masalah hukum baik menjadi calon legislatif (Caleg, gubernur, walikota maupun bupati. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono di Balikpapan, Minggu di sela-sela musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar di hotel Blue Sky. "Jangan pilih kader yang tersangkut hukum," katanya menjawab pertanyaan wartawan tentang sejumlah kader berlambang pohon beringin itu di Kaltim yang banyak tersangkut kasus hukum, termasuk mantan Bupati Kutai Kartanegara, Syaukani, HR. Agung menegaskan bahwa instruksi ini berlaku bagi semua kader Partai Golkar, termasuk mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kaltim Syaukani Hasan Rais, yang saat ini di tahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan kasus korupsi. Larangan DPP Partai Golkar, untuk tidak mencalonkan kader dan pengurus yang tersangkut hukum dimaksudkan untuk memperbaiki citra Partai Golkar. Menyinggung tentang target Parpol pada Pemilu 2009, ia memaparkan bahwa Golkar siap meraih 30 persen suara pada Pemilu 2009. "Massa pemilih yang diharapkan akan menambah perolehan suara Golkar adalah kaum ibu-ibu dan pemilih tradisional di pedesaan," kata Agung. Agung menyatakan bahwa optimistis target tersebut bisa tercapai dengan sasaran pemilih yang perlu digarap adalah kaum wanita dan pemilih di pedesaan. "kami juga berupaya meraih suara dari massa mengambang. Mereka akan menjadi menjadi sasaran Partai Golkar untuk meningkatkan perolehan suara," imbuh dia. Agung juga menghimbau kepada pengurus Golkar di daerah untuk lebih meningkatkan konsolidasi dan pemantapan kader menjelang Pemilu 2009. DPP Golkar menargetkan agar DPD Partai Golkar Kaltim bisa meraih 32 persen suara.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008