Jakarta (ANTARA News) - Kementerian BUMN menyatakan siap mengelola aset PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), jika Menteri Keuangan menggunakan opsi pembubaran perusahaan itu. "Oh ya... siap mengelolanya dan menjadikannya aset baru BUMN, jika Menteri Keuangan selaku kuasa pemegang saham PPA menyerahkannya," kata Meneg BUMN Sofyan Djalil, di Jakarta, akhir pekan lalu. Menurut Sofyan, pemerintah hingga kini belum memutuskan opsi terhadap PPA yang harus sudah bubar pada Oktober 2008. Opsi yang dimaksud yaitu memperpanjang tugas PPA, membubarkan PPA yang dilanjutkan dengan membentuk PPA baru, atau membubarkan dengan mengalihkan pengelolaan aset ke Kementerian BUMN. "Perlu dibicarakan lebih lanjut dengan Menkeu, untuk menentukan plus minusnya jika memang dibubarkan," kata Sofyan. Dari sisi kinerja, PPA yang dibentuk di masa krisis moneter dengan nama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) relatif bagus. Realisasi setoran PPA kepada APBN sejak 2004 hingga 2007 mencapai Rp15,76 triliun jauh lebih besar dibandingkan target yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang sebesar Rp7,51 triliun. Pada periode tersebut, PPA juga mampu membukukan laba bersih sebesar Rp1,258 triliun dan dari jumlah itu disetor dalam bentuk dividen kepada APBN sebesar Rp843,35 miliar. Sesuai dengan mandat Menkeu, PPA harus dibubarkan namun tetap mengkaji kemungkinan merekrut para ahli di bidang pengelolaan aset untuk ditugaskan mengelola aset BUMN yang merugi dan berkinerja buruk. Menurut catatan Kemeneg BUMN, perusahaan "plat merah" yang mengalami defisit pada 2008 diperkirakan 11 perusahaan, meski jumlahnya menurun dibandingkan prognosa 2007 sebanyak 28 BUMN dengan total kerugian Rp2,94 triliun. "Saya tidak bisa menentukan sendiri, yang pasti keahlian mereka (karyawan PPA) yang kita butuhkan," kata Sofyan. Terkait aset kelolaan PPA dalam bentuk properti yang belum terjual, Sofyan berpendapat diserahkan sepenuhnya kepada Menkeu, apakah diambil atau dikelola sendiri atau menyerahkannya menjadi aset BUMN. "Dalam kondisi seperti sekarang ini sangat tergantung pasar properti. Ini masalah pengelolaan saja," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2008