Pemkot Makassar tak anggarkan lagi pendanaan penanggulangan HIV/AIDS

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar tak menganggarkan lagi pendanaan penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS pada anggaran perubahan 2019 maupun untuk APBD Pokok 2020, bahkan lembaga yang menanganinya, KPA akan demisioner.

"Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena permasalahan HIV/AIDS ini tidak kalah pentingnya dengan permasalahan terorisme yang dianggap sebagai bahaya laten," kata mantan Wakil Wali Kota Makassar yang juga Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS/HIV (KPA) Makassar H Syamsu Rizal MI di Makassar, Selasa.

Pada diskusi tematik yang mengangkat "Penanggulangan HIV/AIDS" itu, Syamsu Rizal yang akrab disapa Deng Ichal mengimbau semua pihak agar memiliki kepedulian terhadap isu HIV/AIDS, karena ini akan berkaitan dengan generasi penerus dan SDM yang harus menghadapi masalah global ke depan.

Karena itu semua pihak harus mengambil peran aktif, termasuk media dalam membantu menyosialisasikan pencegahan HIV/AIDS di lapangan.

"Ini tentu menjadi otokritik bagi saya yang pernah jadi Ketua Harian KPA,
bukan kita mau dibilang, dari sekarang kita lindungi keluarga dan lingkungan kita dengan mengambil bagian untuk membantu menanggulangi kasus HIV/AIDS," katanya.

Sementara itu Direktur Yayasan Gaya Celebes Muh Akbar Alim mengatakan, keberpihakan pemerintah terhadap persoalan HIV/AIDS menjadi pertanyaan besar jika tidak pro anggaran dan lembaga KPA yang melakukan fungsi koordinasi dan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Padahal dalam perkembangan kasus HIV/AIDS di lapangan terus meningkat dari tahun ke tahun dan kini sudah hampir 13 ribu kasus di Sulsel. Dari jumlah itu, 10 ribu kasus diantaranya terjadi di Kota Makassar. Di Sulsel sendiri berada pada urutan ke-6 dari 10 besar kasus terbanyak HIV/AIDS secara nasional.

Sementara itu, Lembaga Persaudaraan Korban Makassar (LPKNM) Farid Satria mengatakan, lembaganya selama ini dalam melakukan tugas pendampingan, pendataan dan sosialisasi bahaya HIV/AIDS membutuhkan kemitraan dan peran pemerintah setempat selaku pengambil kebijakan.

Selama ini, kata dia, selain membangun kemitraan dengan lembaga donor, juga KPA dan lembaga terkait lainnya seperti Yayasan Yasmib dan Fitra, termasuk kelompok populasi kunci.