Jakarta (ANTARA News) - Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menyatakan, tuduhan sejumlah pihak bahwa pihaknya membekukan 19 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB adalah sebagai fitnah yang sengaja dihembuskan untuk menghambat proses konsolidasi politik PKB dalam menyongsong Pemilu 2009."Kami tegaskan bahwa DPW-DPW PKB di seluruh Indonesia justru sedang merapatkan barisan dan konsolidasi politik untuk memenangkan PKB pada Pemilu 2009," kata Wakil Sekjen DPP PKB Helmi Faishal Zaini dalam siaran pers yang diterima ANTARA News di Jakarta, Kamis.Selain itu, tambah dia, sejumlah pihak yang mengatasnamakan 19 DPW PKB itu adalah pihak-pihak yang tidak berhak mengatasnamakan DPW PKB, karena tidak memiliki legitimasi hukum yang sah sesuai AD/ART PKB, Peraturan Partai, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Mahkamah Agung RI dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Helmi juga menegaskan, Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB Muhaimin Iskandar senantiasa membuka pintu islah bagi semua pihak yang berbeda pandangan dan sikap politik khususnya dengan faksi Abdurrahman Wahid. "Niat tulus dan kesediaan Muhaimin Iskandar untuk islah tetap terjaga sampai detik ini," katanya. Bahkan dalam beberapa waktu ke depan, Muhaimin bersama para kiai serta seluruh jajaran pengurus DPP PKB akan menindaklanjuti rencana islah dengan aksi-aksi nyata yang bisa memberikan manfaat bagi seluruh jamaah dan konstituen partai, ungkap Helmi. Sebelumnya, sejumlah pihak yang mengatasnamakan 19 DPW menyatakan telah memberikan tawaran islah terhadap DPP PKB pimpinan Muhaimin Iskandar bila tetap mempertahankan Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Padahal Gus Dur telah membentuk tim mediasi yang diketuai Muhyidin Arubusman. Beberapa pihak yang mengatasnamakan 19 DPW antara lain Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jambi, Bengkulu dan Daerah Istimewa Yogyakarta, disinyalir sebagai DPW palsu. "Mereka juga bukan pengurus DPW yang dibekukan mengingat DPP PKB pimpinan Muhaimin Iskandar tidak pernah melakukan pembekuan DPW PKB," ujar Helmi menegaskan.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
