Bappenas incar pembiayaan berbasis ekuitas

Pembiayaan ekuitas bukan merupakan utang, namun investor menanamkan modalnya dalam bentuk investasi atau saham

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengincar skema pembiayaan berbasis ekuitas atau penyertaan saham sebagai alternatif sumber pembiayaan proyek infrastruktur, yang tidak berasal dari APBN.

"Selama ini kita terlalu biasa menghadapi debt financing (pembiayaan berbasis utang), ini harus diubah pola pikirnya," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pembiayaan ekuitas bukan merupakan utang, namun investor menanamkan modalnya dalam bentuk investasi atau saham.

Menteri PPN menjelaskan di pasar modal muncul banyak instrumen yang memudahkan investor mendapatkan pembiayaan dengan skema utang untuk modal kerja atau ekspansi.

Namun, lanjut dia, apabila BUMN yang memiliki penugasan dalam proyek infrastruktur tertentu bergantung dengan skema pembiayaan utang itu, maka perlu dipahami skema tersebut memiliki keterbatasan.

Ia menyebut skema itu bisa mengganggu likuiditas dan tidak bisa ekspansi jika rasio utang lebih besar dari ekuitas, meski ada potensi penerimaan.

"Artinya meski debt financing makin canggih instrumennya tapi mindset kita tidak hanya itu dikembangkan, tapi ekuitas dan itu sama dengan investasi," katanya.

Salah satu unit di Bappenas yakni pembiayaan investasi nonpemerintah (PINA), kata dia, didorong menciptakan ekosistem pembiayaan yang tidak bergantung APBN dan jenis pembiayaan yang kreatif.

Ia pun tidak menampik investasi dari negara lain bisa masuk ke Indonesia dalam skema pembiayaan kreatif tersebut.

Salah satunya, investor China yakni PT China Communications Construction Indonesia (CCCI) yang bermitra dengan PT Jasa Marga (Persero) dalam pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi.

Perjanjian pendahuluan keduanya ditandatangani di kantor Bappenas, Jakarta, Senin, dengan skema penyertaan saham atau pembiayaan ekuitas senilai Rp23,3 triliun.

Selain itu, meski belum diumumkan secara resmi, lanjut dia, perusahaan dana pensiun dari Kanada juga akan masuk ke Indonesia dan menjadi salah satu pemegang saham salah satu ruas Jalan Tol Cikampek-Palimanan.

"Intinya, itu awal yang sangat menjanjikan karena ketika kami dengar, kami hanya bisa bersyukur karena upaya sejak 2017 mendatangkan dana pensiun besar ke Indonesia masuk infrastruktur akhirnya mulai ada hasilnya," katanya.

Sebelumnya, Menteri PPN mengaku sudah menemui dana pensiun di Kanada, Australia, Eropa, Australia dan Jepang.

Namun, sebagian di antaranya masih menunggu waktu dan memastikan iklim investasi di Indonesia menunjang bisnis mereka.

Bappenas gencar mengalihkan skema pembiayaan infrastruktur yang tidak bertumpu APBN dan utang.

APBN, kata dia, memiliki anggaran terbatas dan alokasi pembiayaan infrastrukturnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar di antaranya sanitasi, jalan arteri-kota, bandara dan pelabuhan perintis.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, pembiayaan infrastruktur mencapai Rp6.174 triliun atau naik 23 persen dari 2015-2019 yang mencapai Rp4.667 triliun.

Dari jumlah itu, sekitar 40 persen di antaranya ditopang dari APBN, sedangkan sisanya didukung dari nonanggaran pemerintah.

Bappenas menilai anggaran infrastruktur setiap tahun meningkat karena infrastruktur menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.