BKKBN akan sasar 63 juta KK ukur indeks pembangunan keluarga

Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan menyasar 63 juta kepala keluarga (KK) untuk menerapkan instrumen Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) pada 2020 di seluruh Indonesia.

"Alat ukur indeks pembangunan keluarga ini kita pakai 2020, kita datangi 63 juta kepala keluarga, kita datangi satu per satu," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam Seminar Nasional Kesetaraan Gender dan Ketahanan Keluarga Menuju SDM Unggul, Indonesia Maju di Gedung LIPI, Jakarta, Senin.

BKKBN akan melakukan sensus untuk mengukur Indeks Pembangunan Keluarga dengan mendatangi langsung tiap kepala keluarga di Indonesia sehingga dapat diketahui bagaimana ketahanan keluarga di Tanah Air secara lebih rinci.

Saat ini, BKKBN sedang melakukan uji coba Indeks Pembangunan Keluarga di 1.000 kepala keluarga. IPK ini diharapkan sudah siap pada akhir 2019 sehingga bisa diimplementasikan pada 2020.

Untuk penyusunan dan pembuatan IPK tersebut, Hasto menuturkan total anggaran sekitar Rp600-an miliar, dimana sebanyak Rp 246 miliar telah diberikan kepada BKKBN, sedangkan sisanya sekitar Rp400-an miliar masih belum dibayarkan.

Hasto berharap sisa anggaran tersebut dapat segera dibayarkan ke pihaknya agar dapat segera melakukan penerapan IPK pada 2020.

Pendataan keluarga menjadi penting untuk memberikan masukan kondisi terkini dari keluarga di Indonesia. Keluarga yang tentram, mandiri sejahtera juga berperan besar dalam membangun sumber daya manusia Indonesia (SDM) yang unggul.

SDM yang unggul ini kemudian menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan serta daya saing bangsa Indonesia di kancah global.