BKKBN uji coba penerapan indeks pembangunan keluarga di 1.000 KK

belum ada satu negara pun yang menetapkan IPK, selama ini hanya ada Indeks Pembangunan Manusia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sedang melakukan uji coba penerapan instrumen Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) di 1.000 kepala keluarga (KK) pada 2019.

"Sekarang sudah uji ke 1.000 KK. Setelah itu kita cerna variable ini apakah ada masalah di lapangan, kita uji scope para ahli, uji ke publik lebih luas lagi," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam Seminar Nasional Kesetaraan Gender dan Ketahanan Keluarga Menuju SDM Unggul Indonesia Maju di Gedung LIPI, Jakarta, Senin.

BKKBN menargetkan instrumen IPK sudah jadi pada akhir 2019, sehingga bisa diterapkan pada 2020 dan 2021. IPK tersebut berisikan variabel untuk melihat sejauh mana keluarga di Indonesia dapat menyentuh kondisi tentram, mandiri dan bahagia.

Dalam penyusunan indikator untuk IPK, Hasto menuturkan salah satu tantangan yang dihadapi adalah mengerucutkan variabel yang luas dan banyak menjadi lebih sediikit sedemikian rupa namun harus tetap merepresentasikan semua.

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko mengatakan instrumen IPK harus diujicobakan dahulu, kemudian dievaluasi, sehingga jika perlu ada perbaikan, maka dapat segera dilakukan penyempurnaan.

Hasil dari penilaian berdasarkan instrumen IPK dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan strategi dan membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan langsung menyasar akar rumput dan akar masalah untuk pembangunan keluarga secara lebih komprehensif.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menargetkan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) sebesar 50,3 pada 2020.

Sebelumnya, Hasto mengatakan belum ada satu negara pun yang menetapkan IPK, selama ini hanya ada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Karena itulah, pendataan keluarga sangat penting juga dalam rangka memajukan Kampung KB, kata Hasto.

IPK mengukur bagaimana ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia, yang menjadi indikator pembangunan pemerintah.