Bangkok, (ANTARA News)- Mahkamah Agung Thailand, Rabu mengatakan pihaknya akan menangani satu kasus menyangkut mantan PM Thaksin Shinawatra berkaitan dengan tuduhan ia mengatur pinjaman-pinjaman lunak kepada Myanmar sewaktu berkuasa bagi keuntungan bisnis telekom keluarganya. Keputusan pengadilan tertinggi itu adalah pukulan terbaru terhadap usaha Thaksin untuk membersihkan namanya setelah dia disingkirkan dalam satu kudeta militer tahun 2006, di mana ia dituduh terlibat skandal korupsi, demikian diwartakan Reuters. Satu tim anti korupsi yang dibentuk militer telah menuduh Thaksin memerintahkan sebuah bank pemerintah tahun 2004 untuk meningkatkan jumlah pinjaman kepada Myanmar yang diperintah militer itu guna membeli peralatan telekom dari sebuah perusahaan milik keluarga Thaksin. Perjanjian itu menyebabkan bank itu kehilangan 670 juta baht atau 20 juta dolar, kata tim itu. Thaksin membantah melakukan pelanggaran. PM Samak Sundaravej diperkirakan akan merombak kabinetnya pekan ini, walaupun sulit untuk melihat tindakan itu dapat menghentikan kecaman terhadap pemerintah yang tuduhan merupakan kepanjangan tangan Thaksin. Satu partai kecil mengumumkan mereka mengundurkan diri dari koalisi Selasa, tetapi Samak mengatakan tindakan ini tidak akan mengganggu rencananya untuk mengajukan satu daftar menteri-menteri baru kepada raja guna disetujui. "Itu tidak akan berdampak pada perombakan kabinet," katanya kepada wartawan menjawab satu pertanyaan tentang pengunduran diri partai Pue Pandin (Untuk Ibu Pertiwi) dari koalisi. Mengumumkan pengunduran dirinya, ketua Pue Pandin dan Menteri Perindustrian Suvit Khunkitti mengecam desakan Samak untuk mengamendemen konstitusi tahun 2007 yang disusun militer dan penanganannya terhadap pertumbuhan ekonomi yang tersendat-sendat dan inflasi yang tinggi. "Kami kira mengamendemen konstitusi kurang penting ketimbang menangani masalah-masalah ekonomi," kata Suvit ."Tetapi apabila parlemen bersidang Agustus nanti, pemerintah akan tetap mengajukan gagasan untuk mengamendemen konstitusi itu." Ia juga mengecam keras penanganan pemerintah dalam satu pertikaian nasionalis dengan Kamboja menyangkut klaim-klaim terhadap sebuah kuil Hindu berusia 900 tahun yang terletak di perbatasan kedua negara. (*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
