Karena itu dia menilai jangan sampai semua atau mayoritas partai politik di Indonesia bergabung dalam koalisi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Bagi NasDem, untuk bisa membangun Indonesia ke depan menjadi lebih maju, harus ada 'check and balances' dan kontrol yang dijalankan partai oposisi," kata Irma usai diskusi bertajuk "Peta Politik Usai 'Pesta' di Parlemen" di Jakarta, Sabtu.
Dia menilai pemerintahan yang kuat, bijak dan bermanfaat untuk rakyat adalah pemerintahan yang tidak zalim sehingga agar tidak zalim maka pemerintah perlu didampingi oposisi.
Dia menjelaskan, kalau semua parpol berada dalam satu kubu koalisi pemerintah, lalu siapa yang akan menjalankan "check and balances" sehingga dikhawatirkan menjadi parlemen jalanan.
"Pemerintah tidak boleh absolut karena akan menjadi otoriter, itu yang kami khawatirkan. Kami berkomitmen mendukung Jokowi dalam lima tahun ke depan karena ada lima program komprehensif itu harus jalan," ujarnya.
Dia menjelaskan maksud parlemen jalanan adalah kalau seluruh parpol masuk dalam pemerintahan, maka siapa yang akan menjalankan mekanisme "check and balance".
Menurut dia kalau parpol tidak ada yang menjalankan mekanisme itu maka akan dilakukan rakyat seperti yang dilakukan mahasiswa beberapa waktu lalu sehingga nanti mahasiswa dan masyarakat menjadi oposisi bagi pemerintah.
"Karena itu NasDem selalu berpikir bahwa ada 'check and balance' yang dilakukan partai oposisi," katanya.
Baca juga: NasDem: Surya Paloh akan bertemu Prabowo
Baca juga: Pengamat: Gerindra telah jadi simbol oposisi
Baca juga: Minta jatah menteri, Pengamat: Sebaiknya Gerindra istikamah oposisi
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
