Gema Jomin sebut delapan menteri layak dipertahankan

Jakarta (ANTARA) - Gerakan Muda Jokowi-Ma'ruf Amin (Gema Jomin) menyebutkan bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat ada delapan menteri yang layak dipertahankan dalam Kabinet Presiden Joko Widodo jilid kedua.

“Berdasarkan aspirasi yang kami serap di masyarakat ada delapan menteri yang harus dipertahankan Jokowi pada kabinet kerja jilid dua untuk keberlanjutan pembangunan,” kata Direktur Gema Jomin, Dian Assafri, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.

Hal ini diungkapkan Dian Assari dalam acara Ngobrol Seru Gema Kosgoro bertajuk Meneropong Kabinet Kerja Jilid 2: Yang Bertahan dan Yang Terbuang di Wisma Mas Isman pada Jumat (11/10).

Dia menyebut kedelapan menteri yang harus dipertahankan itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Hadir dalam acara yang dimoderatori Ketua Umum DPN Gerakan Mahasiswa Kosgoro HM Untung Kurniadi itu Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas, Direktur Jawa Pos News Network (JPNN) Auri Jaya yang keduanya didapuk sebagai narasumber.

Sedangkan Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengakui ada sejumlah menteri yang layak dipertahankan pada kabinet kerja jilid 2.

"Pak Jokowi perlu dibantu oleh menteri yang visioner tidak hanya berkarakter eksekutor. Namun dia mengakui ada sejumlah menteri yang menunjukkan kinerja yang kinclong," katanya.

Sirojudin menyebut Menteri BUMN Rini Soemarno menunjukkan kinerja yang kinclong karena berhasil membentuk holding BUMN dan melalui Inalum mencaplok Freeport.

Sederet menteri juga mendapat apresiasi yang positif yakni Sri Mulyani, Pratikno, Airlangga Hartarto, Basuki Hadimoeljono, Pramono Anung dan Moeldoko.

"Sedangkan untuk Moeldoko harus didampingi PR yang good," katanya.

Sementara Direktur Jawa Pos News Network (JPNN) Auri Jaya berharap agar Jokowi untuk lebih selektif memilih pembantunya terutama untuk tidak memilih menteri dan jaksa agung yang menangani penegakan hukum dari partai politik.

"Ini untuk menegakkan supremasi hukum yang bebas intervensi," kata Auri.

Selain itu Auri juga mengharapkan Jokowi untuk tidak lagi memilih menteri yang populer di media sosial namun tidak punya prestasi serta memberikan kesempatan dari kalangan milenial yang tentunya yang kapabel sebagai menteri.