KKP ingin ubah stereotipe negatif terkait nelayan

Saat ini masih ada pihak yang mengaitkan nelayan dengan sejumlah pandangan seperti kumuh, terbelakang, miskin, dan selalu terjebak tengkulak.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginginkan berbagai stereotipe negatif terkait dengan nelayan dapat diubah menjadi positif sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk masuk ke dalam dunia perikanan nasional.

"Mari kita sekarang membalik paradigma (negatif tentang nelayan)," kata Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP Sjarief Widjaja di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, saat ini masih ada pihak yang mengaitkan nelayan dengan sejumlah pandangan seperti kumuh, terbelakang, miskin, dan selalu terjebak tengkulak.

Padahal, lanjutnya, semua hal itu harus diubah dan KKP juga berupaya agar semakin banyak generasi muda yang tertarik menjadi pelaku usaha perikanan.

Sebelumnya, Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) menyatakan, kebijakan untuk mendorong dan mendukung intervensi teknologi kepada kalangan nelayan merupakan kebutuhan mendesak terutama dalam rangka mengoptimalkan nelayan di pulau-pulau perbatasan.

"Kondisi nelayan di perbatasan sangat terbatas dari aspek teknologi penangkapan ikan, kondisi kapal dan keselamatan serta pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan sehingga memerlukan dukungan teknologi untuk tingkatkan pendapatan mereka," kata Ketua Umum Iskindo, M Zulficar Mochtar.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan Pulau Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) merupakan salah satu dalam Nawacita dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat pulau terluar dan berbatasan langsung dengan negara sahabat.

Untuk itu, pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) dan startup atau perusahaan perintisan bidang perikanan melakukan kajian dan pilot program penggunaan aplikasi internet bagi nelayan di pulau perbatasan di Natuna, Sebatik dan Saumlaki.

"Secara umum kondisi infrastruktur telekomunikasi di pulau perbatasan masih sangat terbatas sehingga belum menjangkau dan mendukung aktivitas kenelayanan," ucap Zulficar.

Untuk itu, ujar Zulficar yang juga menjabat sebagai Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu, Iskindo mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian dan melengkapi sarana telekomunikasi di pulau perbatasan untuk mendukung kegiatan kenelayanan.

Sementara itu, Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah BAKTI, Danny Januar mengatakan bahwa dukungan BAKTI dalam pemanfaatan aplikasi untuk nelayan di pulau perbatasan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan melalui penyediaan informasi pasar.

Selain itu, BAKTI juga akan memberikan dukungan teknologi penangkapan agar nelayan dapat melakukan penangkapan ikan secara efisien dan memenuhi aspek keselamatan pelayaran.

"Dukungan BAKTI bertujuan untuk meningkatkan jangkauan penggunaan teknologi bagi nelayan dan mendukung keselamatan mereka dalam menangkap ikan," kata Januar.