"Tapi yang pasti saya yakin dan percaya peristiwa itu tidak akan mengganggu agenda nasional kita, ritual terakhir daripada pesta demokrasi yaitu pelantikan Presiden 20 Oktober," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Baca juga: MPR undang Megawati hadiri pelantikan presiden-wapres terpilih
Bamsoet mengatakan tugas pengamanan pelantikan Presiden-Wapres terpilih bukan tugas MPR namun ada di pihak Kepolisian, TNI, dan intelijen.
Menurut dia, Pimpinan MPR akan berkoordinasi dengan Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN pada pekan depan untuk mematangkan pengamanan acara pelantikan tersebut.
"Itu tugas Kepolisian, TNI, dan BIN. Pekan depan kami akan rapat koordinasi dengan Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN," ujarnya.
Selain itu Bamsoet mengatakan terkait dengan peristiwa kekerasan yang terjadi pada Wiranto, perlu dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian dan harus menjadi tugas aparat hukum untuk membongkar.
Dia menilai peristiwa itu menjadi peringatan bagi semua pihak khususnya para pejabat-pejabat negara harus lebih berhati-hati.
Baca juga: Wantimpres Subagyo HS: Wiranto belum dipindahkan ke kamar inap
"Pejabat negara harus lebih berhati-hati namun bukan berarti tidak boleh berdekatan dengan rakyat itu. Pak Wiranto kemarin sedang menjalani tugasnya melayani masyarakat, menghadiri suatu acara untuk rakyat, tapi beliau kemudian terkena musibah," ujarnya.
Dia mengatakan pasca-peristiwa penusukan Wiranto, tidak boleh menyurutkan para menteri dan pejabat negara lainnya untuk tidak berbuat atau berdekatan dengan rakyat.
Bamsoet menyarankan pejabat negara jangan kurangi kegiatannya, harus tetap berdekatan dengan rakyat dan urusan keamanan serahkan kepada pihak keamanan.
"Bahwa ada peristiwa itu, harus menjadi antisipasi oleh pihak keamanan. Namun para pejabat negara jangan kurangi kegiatan, harus tetap berdekatan dengan rakyat, urusan keamanan kita serahkan kepada pihak keamanan," katanya.
Baca juga: Pengamat sebut SOP pengamanan pejabat negara harus dievaluasi
Baca juga: Presiden perintahkan pengamanan tambahan bagi pejabat negara
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019
