Rakornas Provinsi Kepulauan diselenggarakan di Ambon 16-18 Oktober

Pemerintah pusat selama ini dalam perhitungan anggaran berdasarkan luas daratan dan mengabaikan lautan

Ambon (ANTARA) - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Provinsi Kepulauan akan diselenggarakan di Ambon, ibu kota Provinsi Maluku pada 16 - 18 Oktober 2019

Pelaksana tugas (plt) Kepala Bappeda Maluku, Djalaludin Salampessy, di Ambon, Jumat, mengatakan, berdasarkan koordinasi sebanyak tujuh Gubernur yang terhimpun dalam Badan Kerja Sama (BKS) provinsi kepulauan dijadwalkan menghadiri Rakornas.

Tujuh Gubernur yang telah menyatakan kesediaan untuk menghadiri Rakornas adalah Abdul Gani dari Maluku Utara, Vicktor laiskodat (NTT), Zulkiefimansyaah (NTB), Erzaldi Rosman Djophan (Bangka Belitung), Nurdin Basirun (Kepulauan Riau), Olly Dondokambey (Sulawesi Utara) dan Ali Mazi (Sulawesi Tenggara).

"Jadi Gubernur BKS Provinsi Kepulauan semuanya hadir karena Maluku merupakan tuan rumah sehingga genap delapan provinsi," ujar Djalaludin.

Pembukaan Rakornas akan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.

Disinggung agenda Rakornas, dia menjelaskan, perlunya membahas Rancangan Undang - Undang (RUU) Provinsi kepulauan dan mendesak pemerintah pusat mengesahkannya melalui DPR RI.

"Kami harus mendesak pemerintah pusat segera menetapkan RUU Provinsi Kepulauan karena kenyataannya membangun di delapan provinsi ini ternyata alokasi anggaran dihitung berdasarkan luas daratan. Padahal, luas lautan lebih besar seperti Maluku yang 92,4 persen dari wilayahnya seluas 712.480 KM2 adalah laut," kata Djalaludin.

Dia mengakui, selama ini penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan luas daratan, sehingga Provinsi Kepulauan rugi dengan kebijakan itu, karena itu, UU Provinsi Kepulauan harus segera disahkan.

"Pemerintah pusat selama ini dalam perhitungan anggaran berdasarkan luas daratan dan mengabaikan luas lautan sehingga dibentuk BKS untuk memperjuangkan UU Provinsi Kepulauan," ujarnya.

Rakornas ini juga akan memilih Ketua Koordinator BKS Provinsi Kepulauan.

"Kami mendorong Gubernur Maluku, Murad Ismail menjadi Ketua Koordinator BKS Provinsi Kepulauan," ujar Djalaludin.