Kemendes tingkatkan layanan publik dengan E-Govt

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meningkatkan layan publik berbasis digital di seluruh Indonesia dengan E-Govt.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmirgasi Eko Putro Sandjojo di Jakarta, Jumat, mengatakan hal itu diperlukan agar pembangunan desa semakin terintegrasi dengan data yang telah dihimpun secara digital

"Wilayah Indonesia besar sekali, kalau data kita tidak akurat maka pelayanan juga akan jadi lambat. Saat ini pembangunan desa relatif baik karena kita punya data dasar yang dikelola melalui E-Govt," kata Eko usai peluncuran E-Govt di Kementerian Desa PDTT, Jakarta.

Beberapa aplikasi untuk pembangunan desa antara lain Sipede (Sistem Informasi Pembanguna Desa), IDM online yaitu Indeks Desa Membangun yang disediakan secara daring.

"Kemudian ada juga Ruang Desa sebagai sistem informasi dan sarana komunikasi antara perangkat desa, LSM, pendamping desa secara nasional. Dan yang tidak kalah penting, Akademi Desa 4.0 yang menjadi perangkat digital seputar penyediaan informasi dan media pelatihan daring untuk perangkat desa sebagai dasar penguatan kapasitas sumber daya manusia di desa," kata dia.

Kemudian ada Sipukat, Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi dimana melalui peta spasial tersebut dapat dilihat penyebaran potensi kawasan wisata, kawasan pemukiman, hasil sumber daya alam/komoditas, serta jumlah desa yang ada pada suatu wilayah/kabupaten/kecamatan, Sipemas atau Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat, PDDI atau Pusat Data Desa Indonesia sebagai penyedia big data tentang desa se-Indonesia, Sides atau Sistem Informasi Desa sebagai sarana digital manajemen perencanaan pelaksanaan dan monitoring desa, dan Infrastruktur Desa Digital.

Keseluruhan sistem informasi berbasis digital yang dikembangkan di Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi adalah respons prioritas pembangunan nasional untuk Revolusi 4.0 sekaligus untuk mendorong keberlanjutan pengembangan E-Govt pada periode pembangunan nasional 2020-2024, kata Eko.

Untuk jaringan internet di desa, Eko mengatakan sudah hampir seluruh desa memiliki jaringan internet.

Pihaknya juga bekerja sama dengan Telkom untuk menyediakan satelit cakram yang bisa digunakan untuk mengakses internet.

"Ini harganya juga murah hanya Rp1 juta, desa bisa menyewanya dengan menggunakan dana desa," kata dia.*