Depok (ANTARA News) - Ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri menegaskan dirinya tidak mempercayai akan keseriusan jalannya hak angket bahan bakar minyak (BBM )yang diajukan oleh DPR."Undang-undang yang dibikin DPR aja banyak yang jelek, ini menjadi sumber permasalahan," katanya dalam acara temu-wicara bertema "Krisis di Depan Mata: Mencari Solusi Menghadapi Krisis Energi", di Balairung, Universitas Indonesia, Depok, Sabtu.Ia merasa heran dengan anggota DPR yang membuat aturan, termasuk UU Migas yang baru, tapi jutsru mereka sekarang teriak-teriak. Menurut dia, anggota parlemen seharusnya melakukan peta permasalahan terlebih dahulu. "Apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan dengan BBM di tanah air, jangan langsung membentuk hak angket," katanya. Ia khawatir adanya hak angket tersebut banyak disalahgunakan oleh para politisi tersebut, apalagi saat ini menjelang dekatnya pelaksanaan Pemilu. Disarankannya agar DPR fokus kepada bagaimana memebuat aturan yang benar dan berpihak pada rakyat. Sebelumnya, hal senada juga dikatakan analis politk dari Universitas Indoensia (UI), Boni Hargens. Ia mengatakan, hak angket BBM hanya terobosan politik untuk menaikkan citra politisi DPR dan partai mereka. "Tak ada niat mengkritisi kebijakan pemerintah," katanya. Angket BBM, kata dia, mesti terbuka jangan tertutup, kalau tertutup, angket ini hanya jadi dagelan, bisa dipastikan tidak efektif untuk mengkritisi kebijakan pemerintah soal energi nasional. "Bisa jadi hak angket BBM hanya menjadi dagangan para politisi di DPR, untuk itu makanya perlu ada pengawasan yang serius dari masyarakat," katanya..(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
