Pemprov minta BPK audit BUMD Kepri

"Harus diakui, selama ini BUMD kita belum maksimal menghasilkan pemasukan bagi daerah," kata Plt Gubernur Kepri Isdianto.

Tanjungpinang (ANTARA) (ANTARA) - Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Isdianto meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Kepri dan BUP PT Pelabuhan Kepri.

Audit dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja BUMD agar semakin bisa diandalkan dalam membantu pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Harus diakui, selama ini BUMD kita belum maksimal menghasilkan pemasukan bagi daerah," kata Isdianto, di Tanjungpinang, Kamis.
Baca juga: BUMD Kepri Dirugikan Akibat Perjanjian Kerjasama Penerbangan

Setelah diaudit BPK, Gubernur mengharapkan perusahaan milik daerah tersebut menjadi semakin maju dan transparan.

Dia juga mengaku akan mengevaluasi BUMD, jika dari hasil audit BPK nantinya ditemukan hal-hal yang dianggap tak layak, seperti kerugian secara berkala.

"Kami minta audit BPK menyasar pada tata kelola keuangan dan manajerial BUMD," ujar Isdianto.

Kepala BPK Perwakilan Kepri Indria Syizinia menyatakan audit BUMD akan menjadi atensi pihaknya.
Baca juga: Kinerja Dirut BUMD Kepri Dipertanyakan

Kendati demikian, Indria mengaku belum mengetahui persoalan BUMD di Kepri, sebab ia baru saja dipercaya menjabat Kepala BPK Perwakilan Kepri.

"Nanti saya cek dulu kondisi BUMD. Setelah itu baru bisa disampaikan persoalannya apa," katanya lagi.

Dia menyatakan, audit BPK ini juga dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan tujuan yang sama, agar BUMD seluruh daerah bisa menjadi andalan dan penyokong pemerintah.

"Kita akan mencari tahu pola kerja apa saja yang menghambat dan faktor-faktor lain yang terkait, seperti badan pengawasnya, personel serta badan hukumnya," ujarnya pula.