Cirebon, (ANTARA News) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginanjar Kartasasmita di Cirebon, Sabtu, mengatakan, secara ekonomi Propinsi Cirebon belum layak untuk diwujudkan apalagi Kabupaten Kuningan dan Majalengka kemungkinan tidak akan ikut bergabung. "Apakah pembentukan Propinsi Cirebon merupakan kehendak rakyat atau kehendak segelintir elit politik, dan apakah mau Kuningan dan Majalengka bergabung karena secara kultur berbeda," katanya usai menghadiri Seminar Pembangunan Ekonomi Ciayumajakuning di Gedung CIMD Kota Cirebon. Ia menjelaskan, jika Propinsi Cirebon terbentuk dari dua kabupaten yaitu Indramayu dan Cirebon serta Kota Cirebon, maka secara ekonomi tidak akan kuat apalagi biaya pemekaran daerah sangat mahal. "Jadi masalahnya bukan boleh atau tidak boleh tetapi mampu atau tidak," katanya didampingi Ketua Dewan Penasehat Center of execelent for Inovation and Manajemen Development (CIMD) Ir H Imam Taufik. Ia meminta agar energi yang ada lebih baik digunakan untuk menggerakkan ekonomi pedesaan daripada terbuang untuk pembentukan propinsi baru karena pada dasarnya yang diinginkan masyarakat Ciayumajakuning adalah peningkatan kesejahteraan. Sementara Imam Taufik menjelaskan, masalah mendasar di Cirebon Indramayu Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning) yaitu rendahnya sumber daya manusia sehingga perlu ada upaya cepat untuk meningkatkan SDM terutama di desa-desa untuk menggali potensi yang ada. "Kekuatan ekonomi pedesaan akan menentukan pesat tidaknya bangsa ini, karena kalau di pusat sudah terlalu banyak masalah. Jadi lebih baik bangkitkan ekonomi dari akar rumput melalui memberdayaan UKM-UMK yang ada," katanya. Imam mentargetkan, pertumbuhan ekonomi Ciayumajakuning bisa mencapai rata-rata 8 persen padahal saat ini rata-rata hanya 4,2 persen dimana hanya Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon yang pertumbuhannya di atas 5 persen. "Hanya Kota Cirebon yang pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata Nasional 5,5 persen," katanya. Untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran yang sudah mencapai 18 persen, Imam menjelaskan perlunya kebijakan daerah untuk merangsang investasi seperti kemudahan perizinan dan memasarkan berbagai potensi daerah yang bisa dijual. "Masyarakat juga diajak untuk akrab dengan investasi sehingga tercipta situasi yang kondustif bagi investasi," katanya. Ia sendiri mengaku akan mendatangkan 25 pengusaha kecil dan menengah dari beberapa negara bagian di Malaysia untuk berkunjung ke Ciayumajakuning dengan harapan ada diantara mereka yang tertarik untuk menanamkan modal untuk membuka usaha di desa-desa. Hal senada juga dikatakan Ginanjar bahwa Pemerintah Daerah harus bisa membuat peta investasi dengan produk-produk unggulan daerah yang bisa ditawarkan kepada investor dengan berbagai kemudahan dan insentif perijinan. (*)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008
