Yogyakarta, (ANTARA News) - Rencana pemerintah menaikkan tarif listrik untuk sektor industri akan semakin mengancam eksistensi dunia usaha sehingga dikhawatirkan justru akan berdampak meningakatkan jumlah pengangguran. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sukamto, Sabtu mengatakan kenaikan tarif listrik industri ini akan kembali memukul kalangan industri setelah sebelumnya terpukul akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Pukulan terhadap pelaku usaha ini demikian bertubi-tubi, sejak 2005 sudah beberapa kali BBM naik, pertama naik 100 persen kemudian 30 persen dan 2007 BBM naik 28 persen, sekarang ditambah lagi kenaikan tarif listrik industri," katanya. Ia mengatakan kenaikan harga BBM dan tarif listrik ini tentu saja akan diikuti dengan kenaikan harga produk untuk menutup biaya operasional. "Jika biaya produksi naik maka harga produk juga naik sehingga menjadi lebih mahal, harga mahal ini mengakibatkan produk tidak terbeli karena daya beli masyarakat selaku konsumen turun," katanya. Sukamto mengatakan, jika produk tidak terjual maka stok akan menumpuk dan produksi dihentikan sehingga akan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dampaknya adalah kemiskinan bertambah karena pengangguran meningkat tajam. "Bisa dibayangkan bagaimana bisa mencukupi kebutuhan hidup bagi masyarakat dengan UMR hanya Rp587 ribu, sedangkan harga melambung tinggi. Masyarakat akan semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup layak," katanya. Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah perlu meninjau kembali rencana kenaikan tarf listrik industri dan mencari solusi yang tepat yakni tidak membebani pemerintah dengan subsidi tetapi juga tidak menghancurkan industri dan pengusaha. "Saat BBM naik 100 persen pada 2005 sebenarnya pukulan masih bisa ditahan kalangan industri, tetapi kondisi yang belum pulih ini kembali terpukul dengan kenaikan BBM 30 persen dan pada saat industri benar-benar loyo, kembali kena pukulan telak kenaikan BBM dan tarif listrik pada 2007," katanya. Ia menambahkan, pukulan bertubi-tubi terhadap kalangan industri dan pengusaha ini sangat disayangkan karena seolah-olah sektor ini yang menjadi tumbal dari buruknya manajemen energi nasional. "Seharusnya pemerintah menata kembali manajemen energi dan bukan mengorbankan dunia industri yang selama ini telah memberikan kontribusi besar melalui sektor pajak," katanya.(*)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008
