Wali Kota Jayapura minta pasukan TNI/Polri tidak ditarik dari Papua

Jayapura (ANTARA) - Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano meminta pemerintah pusat untuk tidak menarik pasukan TNI dan Polri dari tanah Papua.

"Pasukan baru boleh ditarik bila Papua sudah aman," kata Benhur dalam sambutannya saat Menhan Ryamizard Ryacudu menyapa masyarakat di tujuh wilayah Papua dan Papua Barat di Mega Futsal, Abepura, Jayapura, Papua, Kamis.

Ia pun meminta agar aparat kepolisian untuk segera menangkap dalang kerusuhan yang terjadi di Papua beberapa waktu lalu karena masyarakat Papua ingin kedamaian di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Dalang kerusuhan di balik kerusuhan kemarin harus segera ditangkap dan diproses. Kami ingin damai di atas negeri sendiri," katanya.

Kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat tidak lagi pada konteks isu rasisme dan perusakan bendera. Terlebih, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah meminta maaf terhadap tindakan rasisme tersebut.

Oleh sebab itu, dia meminta Menhan Ryamizard sebagai anak adat Papua untuk memberi jaminan keamanan di Bumi Cenderawasih.

Benhur mengaku sedih dengan banyaknya masyarakat luar Papua yang akhirnya memilih pergi meninggalkan Papua usai terjadinya kerusuhan yang diikuti dengan pembunuhan beberapa waktu lalu.

"Masyarakat Papua adalah masyarakat cinta damai. Kami juga ingin hidup damai dengan saudara kami yang bukan asli Papua, dan membangun dalam kesatuan Indonesia," ujarnya.