Legislator minta pemerintah antisipasi gagal panen akibat kekeringan

lahan pertanian yang terancam puso mencapai 70 ribu hektare

Jakarta (ANTARA) - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah mengantisipasi gagal panen akibat musim kemarau dan kekeringan berkepanjangan pada 2019 yang juga memicu kebakaran hutan dan lahan.

"Kekeringan berkepanjangan ini membuat lahan padi gagal panen atau puso meningkat tajam tahun ini. Pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah taktis untuk mengendalikan harga beras," kata Akmal melalui siaran pers dari Hubungan Masyarakat Fraksi PKS DPR yang diterima di Jakarta, Kamis.

Anggota legislatif dari Sulawesi Selatan itu meminta pemerintah melakukan manajemen stok pangan untuk mengantisipasi kemungkinan gagal panen dalam waktu satu bulan ke depan. Menurut dia, sejumlah daerah di Sulawesi sudah mulai menunjukkan gagal panen, seperti Bone, Bulukumba, Wajo, Pangkep, Maros, dan sekitarnya.

Bila tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah, Akmal memperkirakan akan terjadi gejolak harga beras pada November 2019. Apalagi, dia mendapat laporan data kekeringan pada luasan lahan pertanian pada 2019 meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

"Meskipun saat ini sudah mulai terlihat akan segera masuk musim penghujan, lahan pertanian yang terancam puso mencapai 70 ribu hektare. Angka itu meningkat tajam bila dibandingkan tahun lalu yang mencapai 30 ribu hektare," tuturnya.

Akmal mengatakan selain mengurangi stok pangan nasional, kegagalan panen juga memicu petani menanam komoditas selain beras sehingga tidak ada pasokan beras ke gudang. Akibatnya, petani juga menjadi konsumen beras.

Akmal berharap ancaman puso tersebut tidak ditanggapi pemerintah dengan melakukan impor beras secara besar-besaran.

"Kita akan melihat kinerja pemerintah satu bulan ke depan, apakah mampu mengatasi manajemen stok pangan atau mengambil jalan pintas dengan melakukan impor beras," katanya.